PanturaNews (Brebes) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mulai melakukan penguatan fiskal daerah melalui transformasi tata kelola pajak dan retribusi. 

Langkah ini dilakukan guna mendukung sembilan program prioritas Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Wurja yang kini memasuki satu tahun masa kepemimpinan.

Kepala Bapenda Brebes, Anna Dwi Rahayuning Rizky, menyatakan bahwa Bapenda memiliki peran strategis sebagai pengampu pendapatan untuk menopang pembiayaan pembangunan di daerah. Hal ini, menurut dia, selaras dengan agenda kerja 100 hari kepala daerah dalam mempercepat optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

"Bapenda Brebes berkomitmen menghadirkan sistem pengelolaan pajak yang transparan. Kami melakukan pembenahan tata kelola agar lebih mudah diakses masyarakat," ujar Anna saat dihubungi pada Selasa, 10 Februari 2026.

Anna menjelaskan, hingga Mei 2025 lalu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes telah mencapai sekitar 40 persen dari target tahunan. Capaian ini dinilai sebagai tren positif untuk mendukung kebutuhan anggaran program-program kesejahteraan yang dicanangkan pemerintah daerah.

Sebagai upaya menekan celah kebocoran anggaran, Bapenda Brebes kini mempercepat digitalisasi layanan dan penguatan sistem pembayaran non-tunai. 

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

"Pembayaran non-tunai kami dorong untuk memperkecil potensi kebocoran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali dalam bentuk pelayanan publik dan infrastruktur," kata Anna menambahkan.

Saat ini, Bapenda telah menyediakan berbagai kanal pembayaran pajak, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Selain melalui perbankan dan kantor pos, masyarakat kini dapat mengakses pembayaran melalui dompet digital, platform e-commerce, hingga jaringan ritel modern.

Selain itu, Bapenda juga tengah fokus mengoptimalkan sektor strategis lainnya, seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Untuk mendukung percepatan tersebut, distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 ke seluruh kecamatan kini dipercepat agar proses pembayaran oleh wajib pajak lebih terencana.

"Kami berharap peningkatan PAD ini tidak hanya berdampak pada angka, tetapi memastikan sembilan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan secara berkelanjutan," tutur Anna.