PanturaNews (Tegal) - Pemerintah bersiap meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025. Sistem ini dirancang untuk menyatukan seluruh transaksi keuangan warga dalam satu identitas digital yang terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Di atas kertas, gagasan ini terdengar menjanjikan. Verifikasi transaksi menjadi lebih cepat, potensi penipuan berkurang, dan bantuan sosial bisa tersalurkan tepat sasaran. Namun, di balik janji efisiensi itu, bayang-bayang pengawasan melekat erat.

Sekretaris Cabang GMNI Kota Tegal, Iqbal, mengingatkan agar publik tak hanya terpukau pada sisi praktisnya. 

“Ini menyentuh ranah privat warga. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang kuat, manfaatnya bisa tertutup oleh risiko kehilangan privasi,” kata Iqbal kepada PanturaNews.Com, Senin 11 Agustus 2025.

Kekhawatiran itu, lanjut Iqbal, bukan tanpa alasan. India pernah merasakan pahitnya kebocoran data melalui sistem Aadhaar. Pada 2018, lebih dari satu miliar data pribadi warganya bocor dan beredar di pasar gelap internet.

Bagi Iqbal, kemerdekaan sejati di era digital bukan sekadar kemampuan bertransaksi tanpa hambatan, melainkan juga jaminan bahwa setiap transaksi aman dari intervensi berlebihan.

“Payment ID hanya akan berarti jika mampu membangun kepercayaan publik, bukan rasa waswas,” ujarnya.