PanturaNews (Brebes) - Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, untuk pertama kalinya sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025 lalu, melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. 

Acara pelantikan yang berlangsung di Pendopo Brebes pada Rabu (21/5/2025) ini mengangkat 91 pejabat fungsional baru.

Pejabat yang dilantik terdiri dari 86 Pengawas Sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora), 3 Penata Kelola Penanaman Modal dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta 2 pejabat fungsional dari Dinas Pertanian.

Dalam sambutannya, Bupati Brebes yang akrab disapa Mba Mitha ini, menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi awal yang penting bagi para ASN untuk menunjukkan kemampuan, kapasitas, serta dedikasi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan formasi jabatan masing-masing.

“Ini adalah babak baru bagi saudara untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Mba Mitha.

Mba Mitha berharap para pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Brebes.

Pada kesempatan itu, Mba Mitha juga mengingatkan bahwa Pemkab Brebes berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Program-program unggulan seperti Beresi Sekolahan, Satu Keluarga Satu Sarjana, dan Gerakan Sekolah 12 Tahun menjadi fokus utama Pemkab Brebes dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Brebes, Yulia Hendrawati, mengungkapkan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat birokrasi yang kompeten di lingkungan Pemkab Brebes.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Brebes, Caridah, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Brebes, Edy Kusmartono, dan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).