PanturaNews (Brebes) - Sebuah usulan menarik muncul dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes yang menyoroti kehidupan dan kontribusi mantan Presiden Soeharto. 

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Pamor Wicaksono, mengajukan permohonan kepada Pemerintah agar Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan nasional atas jasanya dalam memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Menurut Pamor Wicaksono, Presiden Soeharto adalah tokoh yang sangat berjasa dalam memimpin Indonesia menuju stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan kemajuan sosial. 

Beliau mencatat bahwa banyak dari program-program pembangunan yang diluncurkan pada masa pemerintahan Soeharto masih memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia hingga saat ini.

Kata Pamor, ada dua hal penting terjadi dalam lintasan sejarah bangsa ini di bulan Maret. Pertama adalah peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan turunnya Surat Perintah 11 Maret 1966. 

"Dalam dua peristiwa ini, Presiden Suharto turut berperan secara nyata," ujar wakil rakyat yang kembali terpilih dalam Pemilu 2024 selama 3 periode ini, Jumat 15 Maret 2024.

Ditegaskan Pamor, bahwa keterlibatan Presiden Suharto dalam dua peristiwa tersebut cukup signifikan. Dimana, pada peristiwa yang pertama, saat itu beliau masih berpangkat Letnan Kolonel dan memimpin serangan selama 6 jam di Yogyakarta. 

Serangan ini membuka kembali perhatian dunia internasional bahwa keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih ada. Sekaligus memberikan dukungan moriil bagi perjuangan diplomasi yang akhirnya menghasilkan pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949.

Sementara dalam peristiwa yang kedua, menurut Pamor Wicaksono, saat melakukan ziarah ke makam Presiden Soeharto di Astana Giribangun, Matesih, Karanganyar pada Kamis 7 Maret 2024 kemarin, adalah berperan penting untuk menyelamatkan negara yang sedang goyang akibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut. 

Sebagaimana diketahui, bahwa paska pemberontakan PKI lewat Gerakan 30 September 1965, kepercayaan masyarakat terus menurun kepada Presiden Sukarno, jelasnya. 

Disampaikan Pamor Wicaksono, bahwa saat itu desakan rakyat menguat hingga melahirkan Tritura, Tiga Tuntutan Rakyat pada 12 Januari 1966. Rakyat menuntut dibubarkannya PKI, bersihkan Kabinet Dwikora dan turunkan harga kebutuhan pokok. 

Krisis politik dan ekonomi inilah yang menurut Pamor Wicaksono menjadi sumber kekhawatiran akan keberlangsungan pemerintahan dan menjadi ancaman keutuhan bangsa. 

"Untuk itulah akhirnya Presiden Soekarno memberikan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Mayor Jendral Suharto. Pangkat saat itu agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara," terang Pamor Wicaksono.

Dengan dasar Supersemar itulah, Letjen Suharto kemudian membubarkan PKI dan mengembalikan lagi jalannya roda pemerintahan. 

"Masih di bulan Maret, setahun kemudian Suharto diangkat oleh MPRS sebagai Presiden pada 12 Maret 1967," jelas Pamor Wicaksono. 

Presiden kemudian mulai melakukan pembangunan-pembangunan yang mampu membawa bangsa Indonesia ke taraf yang baik dan menjadi salah satu negara berkembang yang sukses. Atas jasa-jasa inilah, beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Pembangunan. 

Disisi lain, muncul usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak Pembangunan ini yang terus menguat. Sejumlah elemen masyarakat telah mendesak agar pemerintah bisa mengabulkannya. Namun, hingga kini belum ada keputusan dari pemerintah lewat Kementerian Sosial. 

Menurut politisi asal Partai Golkar ini, mengingat jasa-jasa beliau yang besar, sewajarnya beliau dapat diberikan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.

Pada pemerintahan yang akan datang, Pamor Wicaksono berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat memperhatikan aspirasi rakyat Indonesia dan mengabulkannya dengan menyematkan gelar Pahlawan Nasional. 

"Saya yakin, bangsa Indonesia akan mendukung langkah tersebut, dan generasi yang akan datang dapat mengenang jasa-jasa beliau lebih baik," ungkasnya.