PanturaNews (Brebes) - Ratusan warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Brebes melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, di depan gedung DPRD Kabupaten Brebes, Senin 5 September 2022.

Aksi yang diawali long march dengan berjalan kaki dari halaman Stadion Karangbirahi Brebes menuju gedung wakil rakyat ini, mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan seperti Polri, dan TNI.

Sepanjang aksi tersebut mereka menyuarakan terkait penolakan kenaikan harga BBM. Seperti halnya yang disampaikan Kordinator Aksi, Jepri Saputro.

Menurut Jepri, jika BBM naik pastilah Ada beban pengeluaran bertambah, jarak kenaikan sebesar 30% untuk pertalite menambah beban perekonomian semua kalangan. Apalagi status Pemerintah Pusat menyatakan Masih dalam usaha Percepatan Ekonomi Nasional pasca corona 2 tahun yang lalu.

Terlebih Kabupaten Brebes yang nanti akan menerima dampak atas naiknya Harga BBM, karena Brebes masih ditetapkan sebagai Kabupaten termiskin di Jawa Tengah, tentunya masih banyak analisis lain yang tidak dapat ditulis.

"Pastilah dengan naiknya Harga BBM akan menimbulkan efek domino (rentetan penderitaan rakyat), khususnya di Kabupaten Brebes," ungkap Jepri.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Brebes Faizal Ramadhan, yang turut dalam aksi tersebut juga turut menyuarakannya, bahkan mempermasalahkan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.

Menurut Faizal kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM tidak menciptakan keadilan sosial karena dilain sisi pemerintah mencabut BBM bersubsidi untuk rakyat padahal selama ini subsidi BBM tidak dinikmati oleh rakyat kecil melainkan dinikmati oleh industri besar.

"Kami menolak kenaikan harga karena subsidi tidak dinikmati rakyat kecil sedangkan kenaikan harga akan berdampak pada masyarakat kecil. Ini tidak adil", ujar Faizal.

Selain itu, tuntutan Aliansi Masyarakat Brebes selain dari pada menolak kenaikan harga BBM adalah masyarakat menuntut Pemda untuk menaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) sebesar 30 persen.

Bahkan, Aliansi Masyarakat Brebes juga meminta Pemda untuk melibatkan masyarakat dalam pembahasan anggaran, serta mendesak Pemda untuk memberantas mafia BBM di Kabupaten Brebes.

Kemudian tuntutan agar Pemda mendesak pemerintah pusat untuk kembali mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM, serta meminta Pemda mendesak pemerintah pusat untuk menginstruksikan KPK memeriksa terkait dugaan adanya penyelewengan distribusi BBM bersubsidi dan Migas yang tidak tepat sasaran.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD, dan Bupati Kabupaten Brebes, menyatakan akan segera menyampaikan tuntutan Masyarakat Kabupatn Brebes kepada Pemarintah pusat.

"Sesuai permintaan dan aspirasi teman-teman masyarakat Brebes kami akan menyampaikan ke pemerintah pusat," kata Bupati Brebes, Idza Priyanti ketika menemui massa aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Brebes.