PanturaNews (Pekalongan) – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq memutuskan untuk membatalkan uji coba sistem lima hari sekolah yang sebelumnya direncanakan di 175 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri. 

Pembatalan ini, menurutnya, bukan dipengaruhi oleh isu yang berkembang di Kabupaten Pati, melainkan hasil dari pertimbangan atas masukan sejumlah tokoh ormas Islam. Yakni dengan menyarankan untuk menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dan agama di wilayah yang dikenal sebagai Kota Santri tersebut.

"Saya tegaskan, ini tidak ada kaitannya dengan isu di Pati. Alhamdulillah, Pekalongan kondusif, dan keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah bersama," ujar Fadia dalam keterangan yang disampaikan pada Minggu, 17 Agustus 2025.

Fadia menjelaskan, pembatalan rencana tersebut berdasarkan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

Para tokoh tersebut memberikan masukan agar kebijakan lima hari sekolah tidak mengganggu waktu belajar agama siswa, terutama di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).

"Masukan mereka sangat berarti. Kami ingin menjaga waktu anak-anak untuk mengaji dan mendalami agama, yang sangat penting di Pekalongan sebagai Kota Santri," kata Fadia.

Meski telah disiapkan dengan perencanaan yang matang, Fadia memutuskan untuk membatalkan uji coba yang semula dijadwalkan untuk dimulai di 175 sekolah tersebut. 

"Sebelum diuji coba, kami sudah memutuskan untuk membatalkan program ini," ungkapnya.

Dalam rencana semula, kebijakan lima hari sekolah dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) telah diminta untuk menyusun mekanisme agar program tersebut tidak bertabrakan dengan kegiatan keagamaan siswa.

Ketika ditanya tentang kemungkinan penerapan sistem lima hari sekolah di jenjang SMP, Fadia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berlaku. 

Hal itu, mengingat sebagian besar siswa SMP sudah tidak mengikuti TPQ. "Kami tetap memutuskan untuk menggunakan enam hari sekolah di semua jenjang, setidaknya untuk saat ini," terangnya.

Dengan keputusan ini, Bupati Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus mempertimbangkan kebutuhan dan kekhasan masyarakat Pekalongan, yang sangat menghargai keseimbangan antara pendidikan umum dan agama. 

"Kami berupaya untuk selalu mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat," tandasnya.