Jumat, 27/03/2020, 20:46:07
Lockdown Tak Tepat, Dewi Aryani: Ganti Dengan Karantina Wilayah
LAPORAN SL. GAHARU

Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Hj. DR. Dewi Aryani, M.Si 

PanturaNews (Tegal) - Kebijakan mengambil langkah lockdown atau mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Perlu pertimbangan matang agar tidak menabrak aturan Pemerintah Pusat dan Undang-Undang (UU) yang ada.

Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Hj. DR. Dewi Aryani, M.Si menanggapi soal adanya daerah yang mengambil kebijakan lockdown melalui pers releasenya, Jumat 27 Maret 2020 malam.

“Kepala daerah harus mempertimbangkan banyak aspek, jangan gegabah ambil kebijakan lockdown," pinta Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Menurutnya, niat baik ini untuk menyelamatkan rakyat, jangan sampai langkah mulai ini menimbulkan masalah baru. Karena faktanya rakyatnya masih berkegiatan keluar rumah kemana-mana.Langkah yang diambil ekstrim “lockdown”, tapi realisasinya setengah hati.

“Lebih baik gunakan kata karantina wilayah terbatas. Sebutkan wilayah mana saja dan lakukan secara efektif,” tegas Dewi Aryani.

Ditegaskan politisi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Tengah IX ini, akan lebih tepat bahasanya kalau menggunakan kata isolasi atau pembatasan keramaian. Soal penutupan wilayah, sebenarnya sudah dilakukan beberapa daerah.

Dewi Aryani mencontohkan, misalnya Surabaya juga melakukan seperti ini, bahkan ada jam malamnya. Tapi tidak menggunakan istilah lockdown, karena tidak ada dalam UU.

“Maka yang tepat pakai istilah mencegah keramaian, sehingga banyak yang menerima. Masyarakat tidak menolak. Jadi hanya masalah istilah dan pendekatan saja. Maka jika ada maksud baik melindungi rakyat, gunakan kata yang pas tapi efektif,” tutur Dewi Aryani.

Terkait istilah lockdown, Dewi Aryani mengusulkan menggunakan kalimat "karantina wilayah" secara terbatas mengganti istilah asing itu, kemudian menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, khususnya di dareah.

“Istilah "karantina wilayah" ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” tandas Dewi Aryani.

Adapun yang dimaksud dengan "karantina wilayah" adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

"Dalam masa krisis seperti sekarang ini, kita harus melihat dari kacamata sosial, humanitarian (kemanusiaan), dan pemerintahan," jelasnya.

Selanjutnya, kata Dewi Aryani, tinggal mendata wilayah mana saja di suatu daerah yang rentan terhadap penyebaran virus, atau sudah ada yang positif terkena Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pembatasan ini dilakukan berdasarkan data di lapangan.

Ditambahkan, sebaiknya pendataan di tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), bukan malah langsung tingkat kota/kabupaten. Hal ini untuk mempermudah Satuan Tugas Monitoring COVID-19 melakukan kontrol melalui patroli. Dengan demikian, lebih efektif dalam pengawasan.

“Pelaksanaan social distancing (jarak sosial) juga harus diperketat. Hal ini agar penyebaran virus corona dapat terus ditekan. Namun, jarak person to person menjadi dua meter, hanya dapat diaplikasikan di ruang publik,” tandas Dewi Aryani.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita