Pertanyaannya, apakah menaikkan belanja pegawai ini memberikan efek positif dan peningkatan kinerja yang signifikan terhadap birokrasi Indonesia? Jawabannya tidak! jika kondisi pegawai negeri sipil kita masih seperti sekarang, dengan kinerja yang rendah dan masih menjadi sarang korupsi seperti sekarang ini. Dari 4,7 juta PNS di Indonesia, hanya sekiat 5% yang kompeten di bidangnya dan itupun merupakan PNS yang telah mengikuti pelatihan.

Selain dari perspektif anggaran, dampak kenaikan BBM terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat dari sektor industri. Ada industri yang langsung dan tidak langsung terpengaruh dengan kenaikan minyak dunia. Apalagi biaya energi di manufaktur bisa mencapai 5-10%, sementara sektor industri mencapai 35-50%. Maka kenaikan TDL akan mendorong semakin tingginya biaya produksi

Dari perspektif yang lebih kecil, kenaikan harga BBM ini membuat kenaikan harga bahan-bahan pokok. Bahkan, ketika kebijakan kenaikan ini baru sebatas rencana, pasar sangat cepat meresponnya dengan menaikkan bebagai bahan kebutuhan, seperti beras yang mengalami kenaikan mencapai 70% yang sebelumnya Rp 6000/liter menjadi Rp 10.000/liter, Cabai yang mengalami kenaikan mencapai 100% dari Rp 20.000/Kg menjadi Rp 40.000/Kg, dan masih banyak kebutuhan pokok lainnya.

Kenaikan ini selain dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen, juga dirasakan oleh masyarakat sebagai penjual yang mengalami penurunan penjualan. Kenaikan biaya transportasi angkutan perkotaan dan bus juga tidak bisa dihidari.

Asosiasi pengusaha angkotan perkotaan (Angkot) dan akan berencana menaikkan tarif. Bahkan mereka mengancam jika Pemerintah Daerah tidak melakukan hitung-hitungan tarif angkot yang baru, supir secara sepihak akan menaikkan tanpa meminta persetujuan Pemerintah Daerah. Kenaikan harga BBM dari Perspektif ekonomi seakan menyisakan sebuah teror dan menjadi monster bagi masyarakat dengan berbagai kenaikan harga yang mencekik.

4. Perspektif Sosial

Kenaikan harga BBM juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Keresahan atas kenaikan hampir seluruh barang-barang pemenuhan kehidupan menciptakan instabilitas sosial pada masyarakat itu sendiri. Kenaikan angka orang miskin di Indonesia akibat kenaikan harga BBM ini  bisa jadi akan meningkat, mengingat jumlah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pokok pasca kenaikan harga-harga ini akan menurun.

Selain itu, BLT yang menurut pemerintah merupakan substitusi dari kenaikan BBM ini malah akan menjadi alat pembodohan terbesar dan terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah. Tanpa kejelasan alokasi pemakaian, Pemerintah secara tidak langsung sedang menyuapi rakyat Indonesia yang jika dibandingkan dengan Negara-negara lain, masih memiliki motivasi dan etos kerja yang rendah.

Ketua Umum PBNU KH Sa’id Aqil Siradj juga beranggapan bahwa Bantuan Langsung Tunai tidak mendidik, Kiai Said mengusulkan agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik semisal pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

5. Pertahanan dan Kemanan

Keresahan dan instabilitas sosial yang terjadi di masyarakat atas kenaikan BBM sangat berpotensi menciptakan gejolak yang lebih besar. Kemarahan rakyat atas kesejahteraan yang tak kunjung didapat akan mengarahkan rakyat pada aksi-aksi anarki yang memancing lahirnya kondisi chaos.

Tentunya tragedi 1998 tidak ingin terulang lagi, namun potensi untuk terulang akan semakin besar karena pemerintah tak kunjung mampu menyejahterakan rakyat. Akhirnya, gerakan rakyat besar-besaran seperti yang terjadi pada tahun 1998 akan terjadi akibat mosi tidak percaya rakyat kepada Pemerintah yang memimpin.

6. Perspektif Administrasi dan Kebijakan Publik      

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ini juga menggambarkan betapa Pemerintah tidak mampu mengelola negaranya berdasarkan pada asas penyelenggaraan Negara yang sesuai dengan Perspektif Administrasi dan Kebijakan Publik. Keputusan sepihak atas kenaikan BBM ini dianggap menyalahi prosedur pengambilan kebijakan, khususnya pada Negara Demokrasi.

Dalam teori Administrasi dan Kebijakan Publik ada istilah yang bernama Public Choice Theory telah menjelaskan bahwa pengambilan keputusan harus sesuai dengan pilihan publik. Artinya, Pemerintah harus melibatkan para pemangku kepentingan, dalam hal ini rakyat, swasta, dan DPR sebagai badan legislator. 

Ketika kebijakan yang dibuat tidak berdasar pada pilihan publik, maka sesungguhnya pemerintah secara sadar telah mencacati Demokrasi Pancasila sebagai ideologi politik. 

Kesalahan pemerintah dalam mengelola Negara juga disampaikan Rizal Ramli yang Mantan Menteri Keuangan pada era Presiden Gusdur. Rizal Ramli menjelaskan bahwa penyebab kenaikan harga BBM salah satunya disebabkan masih banyak berkeliarannya Mafia impor minyak. Menurutnya harga BBM tidak perlu dinaikkan kalau mafia impor minyak diberantas.

Kenaikan Harga Bukan Opsi Tunggal

Kebijakan kenaikan BBM ini sangat tidak layak untuk tetap dilakukan dengan kondisi serba tidak siap seperti sekarang ini. Anggota DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan, Dewi Aryani, seperti yang ditulisnya pada SINDO 19/1/2011, mengatakan bahwa Penolakan kenaikan BBM ini bukan tanpa pilihan kebijakan lainnya.

Pemerintah dapat memilih opsi kebijakan lain, diantaranya dengan memaksimalkan pos-pos penerimaan Negara yang masih bocor akibat praktek bad governance yang masih terjadi dan melakukan penghematan belanja Negara atas pos-pos yang tidak strategis seperti belanja pegawai yang berlebihan.

Akhirnya, sebuah kesimpulan atas tulisan diatas adalah bahwa rencana kenaikan BBM ini harus ditolak karena ini merupakan akal-akalan Pemerintah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dengan menaikkan belanja birokrasi tanpa memikirkan rakyat.

Jika kebijakan ini tidak ditolak, maka dampak multi sektoral yang telah disampaikan sebelumnya akan terjadi dan menciptakan situasi Negara yang lebih buruk dari saat ini. Jangan sampai akhirnya kita membiarkan kebijakan yang menjadi kedok pemerintah untuk menaikkan belanja birokrasi dan mencari popularitas ini disahkan dan menyengsarakan rakyat. Kesejahteraan rakyat mustahil tercapai jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM. (Habis)

(Dewi Aryani adalah Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dar Dapil Jawa Tengah 9 (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal). Kandidat Doktor Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia)