PanturaNews (Brebes) – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Brebes bersama Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB), HMI Cabang Brebes, dan BEM UMUS yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Brebes menyampaikan sikap tegas pasca pelaksanaan aksi damai yang dilanjutkan dengan audiensi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Brebes, Senin 1 September 2025.

Aksi ini merupakan wujud nyata dari kegelisahan rakyat yang selama ini terpendam, dan DPC GMNI Brebes hadir sebagai corong aspirasi masyarakat yang merasa dikhianati oleh elit kekuasaan.

Dalam forum audiensi, Ketua DPC GMNI Brebes, Izal Baihaki, menyoroti awal mula gelombang kemarahan publik yang dipicu oleh mencuatnya isu kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI. 

Kebijakan ini dinilai sangat tidak berempati terhadap kondisi rakyat yang tengah berjibaku dengan tekanan ekonomi. 

Bagi GMNI, keputusan itu bukan hanya mencederai keadilan sosial, namun juga menjadi simbol semakin jauhnya para wakil rakyat dari realitas penderitaan masyarakat.

Tak hanya itu, Izal Baihaki juga menyampaikan bahwa kemarahan rakyat semakin membara setelah publik dikejutkan oleh peristiwa tragis dilindasnya seorang pengemudi ojek online oleh aparat kepolisian. 

Peristiwa tersebut, ditambah dengan pernyataan-pernyataan pejabat publik yang sensitif terhadap luka rakyat, menjadi bara yang memicu ledakan aksi di berbagai daerah. 

Aksi-aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi gelombang besar kemarahan yang tidak terhindarkan, bahkan berujung pada tindakan anarkis dan vandalisme. Ini adalah alarm keras bahwa negara telah gagal menghadirkan keadilan.

Dalam audiensi tersebut, Izal Baihaki menegaskan bahwa sudah saatnya dilakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian. Polri harus dibenahi, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusianya. 

Maraknya tindakan represif terhadap massa aksi menunjukkan bahwa wajah polisi hari ini semakin menjauh dari prinsip pelindung dan pengayom masyarakat. 

GMNI Brebes menuntut adanya evaluasi serius agar institusi ini dapat kembali ke jalur reformasi dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.

Lebih lanjut, Izal Baihaki juga menyoroti krisis integritas dalam birokrasi. Ia menyampaikan bahwa penempatan jabatan publik yang semestinya berdasarkan kompetensi, kini banyak diisi oleh orang-orang yang dipilih karena kedekatan pribadi atau kepentingan politik. 

Praktik semacam ini sangat berbahaya karena akan melahirkan birokrasi yang hanya bekerja untuk kelompoknya, bukan untuk rakyat. GMNI Brebes memperingatkan Pemerintah Daerah Brebes untuk tidak melakukan praktik serupa, karena jabatan publik adalah amanah, bukan hadiah politik.

Menanggapi dinamika di lapangan, GMNI Brebes menyampaikan tuntutan tegas kepada Kapolres Brebes agar tidak lagi melakukan tindakan represif terhadap massa aksi dalam bentuk apapun kedepan, karena tindakan represif justru akan memperkeruh keadaan dan menjauhkan rakyat dari kepercayaan terhadap institusi keamanan. 

Dalam forum tersebut, Izal Baihaki juga mendesak agar seluruh massa aksi yang sempat diamankan segera dibebaskan tanpa syarat, dan seluruh barang pribadi milik mereka yang disita agar segera dikembalikan tanpa dipersulit. GMNI Brebes juga mengecam keras apabila dalam proses pembebasan massa aksi ada oknum aparat yang memintai tebusan atau mahar dalam bentuk apa pun. Tindakan semacam itu merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelecehan terhadap hak-hak warga negara.

Di samping itu, DPC GMNI Brebes juga mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes agar melibatkan secara aktif unsur pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan daerah. Menurut Izal Baihaki, banyak kebijakan yang selama ini lahir tanpa partisipasi publik yang memadai, sehingga kerap kali tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat. Keterlibatan elemen-elemen strategis ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar selaras dengan kepentingan rakyat Brebes, bukan hanya menguntungkan segelintir elit.

Aksi damai dan forum audiensi ini merupakan bukti bahwa mahasiswa dan masyarakat Brebes masih percaya pada jalan dialog dan konstitusionalisme. Namun kepercayaan ini tidak boleh terus dikhianati oleh tindakan-tindakan elitis yang tidak berpihak pada rakyat.

GMNI Brebes menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat Marhaen, bersikap kritis, dan berada di garis terdepan dalam perjuangan keadilan sosial dan demokrasi.

Meski tetap bersikap kritis, Izal Baihaki menegaskan bahwa GMNI Brebes bersama seluruh aliansi mahasiswa tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah Kabupaten Brebes. 

Perjuangan mereka tidak bertujuan menciptakan kekacauan, melainkan menuntut keadilan dan memperjuangkan reformasi yang nyata demi kepentingan rakyat banyak.

“Ini bukan sekadar aksi, ini adalah panggilan sejarah. Rakyat telah bersuara, dan kami akan terus berdiri di garda depan perjuangan. Sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” tegas Izal Baihaki.