Ratusan guru honorer di Kabupaten Brebes yang lolos passing grade di Kabupaten Brebes, mengeruduk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. (Foto : Takwo Heriyanto)

PanturaNews (Brebes) - Bertempat di halaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dinpora) Kabupaten Brebes, Jumat 4 November 2022, sekitar ratusan guru tenaga honorer menuntut kejelasan terkait pembatalan formasi PPPK.

Hal itu menyusul saat dengar Rapat Dengar Pendapat, antara Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Prof Nunuk Suryani dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis 3 Oktober 2022 kemarin.

Di mana Nunuk Suryani, menyebutkan bahwa, formasi PPPK Kab. Brebes Tahun 2022 dibatalkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kabupaten Brebes.

Kabarnya, formasi PPPK Brebes tahun 2022 ini dibatalkan, lantaran Pemerintah Kabupaten Brebes Daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji PPPK Guru. Pembatalan formasi PPPK Brebes 2022, akan membuat para guru, terutama yang sudah lulus passing grade (PG) sangat terpukul.

Menurut Nunuk Suryani, jumlah formasi PPPK Guru Brebes 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB tahun ini sebanyak 538 formasi. Namun, Kabupaten Brebes justru menarik semua usulannya, sehingga yang sudah mendengar kabar baik 538 guru ini akan sangat terpukul.

Hal itu membuat ratusan guru honorer memprotes kebijakan Pemkab Brebes yang secara pihak melakukan pembatalan formasi PPPK tersebut.

Susilowati, seorang guru honorer yang sudah mengabdi 18 tahun dan kini mengajar sebagai guru agama di SD Negeri Lengkong 1, mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Brebes yang membatalkan formasi PPPK 2022.

"Saya sudah mengabdi 18 tahun, masuk passing grade dan terakomodir semua. Tapi kemarin ada informasi bahwa usulan dicabut semuanya yang berjumlah 538 guru. Jelas ini membuat kami bersama ratusan guru honorer lainnya merasa sangat kecewa," ungkapnya.

Teguh Putra Santoso, guru SD negeri lainnya mengaku, tak percaya dengan alasan Pemkab tidak mempunyai anggaran. Buktinya, untuk anggaran proyek pembangunan di Brebes sangat besar mencapai ratusan miliar.

Sementara, untuk para guru honorer yang memperjuangkan pendidikan anak bangsa, justu tidak ada anggarannya. "Kami tidak percaya kalau Pemkab tidak ada anggarannya, buat proyek saja ada dan jalan terus," sambungnya yang mengaku mengajar di SDN Grinting 04, Kecamatan Bulakamba.

Menyikapi hal itu, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Hariyanto mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan semua formasi guru PPPK ke Bada Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Brebes.

Namun, kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi untuk mengakomodir keseluruhan sebanyak 1.285 formasi. Sedangkan yang menjadi prioritas lolos passing grade terakomodir P3K hanya sebanyak 537 formasi, dan itu yang sudah dimasukan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta tinggal menunggu SK.

"Intinya, kami sudah memasukan semua data base kebutuhan guru di Brebes ke BKD. Tapi, untuk penganggarannya menjadi kewenangan BPKAD. Kami harapannya semua guru ini bisa diakomodir, meski harus bertahap," ungkapnya usai audiensi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes, Djoko Gunawan menjelaskan, pihaknya semalam juga sudah menerima perwakilan guru honorer yang menyampaikan aspirasinya tersebut, dan sudah dijelaskan duduk permasalahannya.

Intinya, Pemkab sebelum menyusun APBD sudah bersurat ke Kementerian Keuangan, terkait usulan penganggaran P3K dari anggaran irmark yang peruntukannya sudah jelas bagi PPPK.

Dimana, kebutuhan anggaran PPPK di Kabupaten Brebes sejumlah 4.196 orang teersebut, diperlukan sekitar Rp 260 miliar. Kemudian di akhir September lalu, Pemkab Brebes sudah menerima alokasi dana tranfer daerah dari pusat sekitar Rp 84 miliar. Sehingga ada kekurangan yang sangat besar antara kebutuhan dengan alokasi irmak dari pusat tersebut.

Namun demikian, pihaknya tetap melangkah mengingat sudah ada yang lolos PG sebanyak 537 orang, dengan bersurat ke Kemenpan RB tertanggal 27 Oktober yang ditanda tangani Bupati untuk meminta kuota sebanyak 537 orang dari total sebanyak 1.285 orang guru.

Disatu sisi, jawaban dari Kemenpan RB menyatakan, jika alokasi itu akan diambil harus seluruhnya sebanyak 1,285 orang. Sementara Pemkab Brebes tetap meminta agar 537 orang tersebut bisa dikabulkan.

"Penarikan usulan itu terjadi berdasarkan hasil komunikasi dengan Kemenpan RB. Kalau usulan Pemkab Brebes sebanyak 537 formasi tidak bisa, maka usulan akan di takedown keseluruhan sebanyak 1.285 karena satu paket. Sehingga, dilakukanlah take down usulan itu," jelasnya.

Untuk mencari solusinya, Sekda, saat ini semua jajaran Pemkab Brebes, termasuk Ketua DPRD dan Komisi IV DPRD bersama perwakilan guru honorer bergerak ke pusat. Tujuannya, berkomunikasi dengan Kemenpan RB barangkali masih bisa dibuka celah untuk menyelesaikan yang 537 orang tersebut.

"Bahkan, Bupati Brebes juga berencana untuk menghadap langsung Menteri PAN RB terkait penyelesaian persoalan ini," pungkasnya.