PanturaNews (Brebes) - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr Ir Muhammad Prakosa Ph Dn, ajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

"OJK sengaja kami datangkan kesini untuk mengetahui kondisi dan sekaligus memberdayakan UMKM di Kabupaten Brebes," ujarnya di sela-sela kegiatan Seminar dengan tema Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meningkatkan Paritisipasi Keuangan UMKM di Hotel Angraeni Bumiayu, Jumat 28 Oktober 2016 malam.

Seminar yang sekaligus sosialisasi itu dimaksudkan untuk mendorong OJK menjadi salah satu agen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kegiatan UMKM. OJK diharapkan dapat memudahkan akses keuangan untuk memberdayakan UMKM khususnya dalam maslah permodalan.

"Tujuan agar OJK bisa berperan dan mendoroang peningkatan perekonomian masyarakat di tingkat bawah," kata Prakosa, yang menjadi anggota DPR RI dari Dapil IX (Brebes, Tegal dan Kota Tegal).

Seminar yang dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari para pelaku UMKM di Kabupaten Brebes ini menghadirkan pembicara pembicara, Kepala OJK Tegal - Brebes, Eko Putra dan Anggota DPR RI, Indah Kurnia serta M Prakosa sendiri. Sementara sebagai moderator, Ketua DPRD Brebes H Ilia Amin.

Eko Putra dalam paparannya menyatakan, OJK sangat berperan dalam memberdayakan perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kapasitas keuangannya. Salah satu yang sudah dilakukan adanya Kartu Tani bagi warga Brebes.

"Kartu Tani akan memudahkan para petani dalam meningkatkan usaha pertaniaannya, dan ada pula E-Warung dan Brebes sebagai pilot proyeknya. Semua itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pada sesi tanya jawab, banyak peserta yang mengharapkan adanya kemudahan bagi UMKM untuk mengakses permodalan dari bank. Hal itu untuk menghidari para pelaku UMKM terjerat pada rentenir yang menerapkan bunga tinggi.

"Banyak pedagang di pasar-pasar yang tepaksa memanfaatkan pinjaman pada pemberi pinjaman dengan bunga yang tinggi," ungkap Saefudin salah satu peserta.

Seperta lainnya juga mengharapkan kepada DPR RI dapat mengawal dan mengawasi adanya kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang. Kebijakan itu akan sangat berpihak pada masyarakat khususnya pelaku UMKM yang menghasilkan berbagai produk.