PanturaNews (Jakarta) - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini dikenal hanya diperuntukkan bagi pengguna kendaraan bermotor saja. Tidak pernah dibahas oleh siapapun, bagaimana dengan kebutuhan TNI. Dengan tugas berat menjaga keamanan, pertahanan dan kedaulatan negara, maksimalisasi operasional kekuatan TNI harus bisa menjamin pelaksanaan tugas berat itu, juga perlu mendapat perhatian.

“Pertanyaannya apakah selama ini TNI terjamin kebutuhan BBM-nya? Bagaimanakah negara menjamin kebutuhan BBM TNI selama ini? Bagaimana jika keadaan darurat perang terjadi? Apakah stok BBM memenuhi standar minimal operasional? Bagaimana pula pemerintah mengatur mekanisme pembagian kuota volume BBM untuk TNI?,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, M.Si kepada PanturaNews, Minggu 11 Maret 2012 pagi.

Menurut kandidat Doktor administrasi dan kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) ini, semua pertanyaan kritis diatas akan terjawab ketika membaca pasal demi pasal dalam UU Pertahanan (TNI), tidak ada satu pasalpun yang membahas soal ini. Jika terjadi perang, dimanakan TNI harus mengambil peran? Bagaimana stok BBM dikelola? Lalu dimanakah peran negara selama ini dalam menjamin dan melindungi peran dan tugas TNI.

"Ditengah carut marutnya semua elemen bangsa bicara soal kenaikan harga BBM bersubsidi, rasanya perlu juga membahas bagaimana subsidi seharusnya diberikan juga untuk TNI,” ujarnya.

TNI, lanjut Dewi, tidak seharusnya membayar biaya 'pertahanan dan kedaulatan', dengan angka rupiah yang disejajarkan dengan harga keekonomian pasar. Bagaimana mungkin angkatan laut, udara dan darat bisa latihan rutin dan maksimal, jika beban membayar BBM harus di tanggung sendiri oleh TNI. Besaran volume BBM yang dibutuhkan menjadi tanggungan negara, dan harus menjadi bagian yang disubsidi.

Dituturkan, TNI adalah insfrastruktur pertahanan. Jadi jika pemerintah mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun infrastruktur, maka definisi tambahan untuk hal tersebut adalah TNI. Dengan demikian, maka kedaulatan benar-benar ditentukan oleh bagaimana pemerintah seharusnya secara arif dan bijak memberi alokasi BBM bersubsidi untuk kebutuhan TNI.

“Jadi, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM harus dibatalkan. Selain tidak fair untuk rakyat, ada baiknya pemerintah mulai sekarang juga memikirkan bagaimana kebutuhan BBM dapat menjaga kedaulatan NKRI,” tandas Dewi.