PanturaNews (Kajen) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah saat ini mengalami defisit APBD yang cukup significant, yakni mencapai angka Rp 32,363 miliar. Penyebabnya, karena banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Santri, sehingga menyedot anggaran hingga 97,44 persen dari APBD yang tersedia.

“Kenapa hal itu terjadi? Menurut pencermatan saya karena ada beberapa factor, dan yang lebih dominan adalah besarnya atau banyaknya PNS yang ada di Kabupaten Pekalongan,” ungkap Bupati Pekalongan, Drs H Amat Antono Msi melalui rilis humas, Senin 01 Agustus 2011.

Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, menurut Bupati, untuk membayar atau menggaji PNS itu habis hingga 97,44%. Itu baru untuk gaji, belanja pegawai sudah mengambil PAD. Sehingga, APBD Kabupaten Pekalongan itu dianggarkannya mencapai 107%.

“Bukan saya bermaksud untuk “ngudoroso”, tetapi lebih baik saya sampaikan bahwa start awal saya menjadi Bupati itu berangkat dari keadaan APBD yang defisit,” lanjut bupati.

Penyebab lain defisitnya APBD, menurut orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan itu, adalah pendistribusian yang tidak ideal dan kompetensinya tidak untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang lebih sejahtera.

“Saya melihat strategi kebijakan pembangunan tidak mengarah atau kurang fokus. Untuk itu saya mohon dengan hormat kepada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi anggaran perubahan, untuk duduk bersama eksekutif guna mensikap, mencermati, dan menentukan skala prioritas untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan bahwa ranking pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Pekalongan untuk tingkat Jawa Tengah, menduduki urutan ke-32 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Untuk tingkat SMP urutan ke-34. Sedangkan tingkat SMA, untuk pelajaran IPA urutan ke-15, IPS urutan ke-11, dan Bahasa urutan ke-3.

Begitu juga pertumbuhan ekonomi, semuanya menurun dibanding tahun 2006. Bupati mengingatkan sekiranya ada sesuatu yang kurang tepat kita perbaiki bersma-sama.

“Mari kita tutup tanggal 1 Mei, puncak demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah selesai, dan yang ada adalah bahwa kita bersaudara. Mari kita berpikir bagaimana kita membangun Kabupaten Pekalongan,” ungkapnya.

Antono tidak akan membedakan sarung atau kerudung, tetapi siapa yang datang lebih dahulu mari rapatkan barisan untuk membangun Kota Santri yang lebih baik,” tegasnya.