PanturaNews (Brebes)– Jagat media sosial di wilayah Brebes kembali dihebohkan dengan curhatan seorang warga terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen kependudukan. 

Meski Pemerintah Kabupaten Brebes gencar mengampanyekan layanan gratis, namun fakta di lapangan diduga masih ditemukan praktik "tembak harga".

Keluhan tersebut diunggah oleh akun Tyas Sandya, warga Desa Wanatawang, Kecamatan Songgom, Brebes. 

Dalam postingan yang tersebar luas, ia menceritakan kekecewaannya saat mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran di balai desa setempat.

"Boleh share ya lur!!! Ceritanya hari Jumat kemarin aku ke Balai Desa Wanatawang buat bikin Akte dan KK," tulis Tyas mengawali unggahannya.

Diminta Rp200 Ribu, Padahal Program Bupati Gratis

Tyas menceritakan, setelah dokumen selesai diproses, oknum perangkat desa mendatangi rumahnya untuk menyerahkan surat-surat tersebut. Namun, kedatangan oknum itu dibarengi dengan permintaan biaya sebesar Rp200.000.

Sontak hal ini memicu protes dari Tyas. Pasalnya, ia mengetahui persis instruksi Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, bahwa segala bentuk pengurusan adminduk di tingkat desa tidak dipungut biaya atau 0 Rupiah.

"Saya protes... yang katanya suruh bayar 200k, sedangkan undang-undang sekarang kata Bu Paramitha saja bikin Akte sama KK di balai desa gratis 0 rupiah," tegas Tyas dalam postingannya.

Aksi protes tersebut sempat membuat oknum tersebut berdalih bahwa pemberian uang bersifat sukarela. Merasa tidak enak, Tyas akhirnya tetap memberi uang sebesar Rp50.000, meski hatinya mengganjal karena praktik semacam ini menyulitkan masyarakat kecil.

Didatangi Perangkat Desa untuk Hapus Postingan

Setelah unggahannya viral dan menuai banyak komentar dari warganet, Tyas mengaku didatangi oleh sejumlah perangkat desa. Ia diminta untuk segera menghapus postingan tersebut karena dianggap merusak citra desa.

"Ada tiga orang datang minta hapus juga. Istri pegawai balai desa awalnya juga marah-marah minta jangan diviralin," kata Tyas kepada awak media, Senin (20/4/2026).

Meski akhirnya dihapus, Tyas sempat memberikan syarat agar pihak desa membuat video klarifikasi, namun permintaan itu ditolak.

Kejadian ini membuat warga Wanatawang berharap adanya tindakan tegas dari pucuk pimpinan di Brebes. Tyas menyebut bahwa praktik "tarif" ini diduga bukan pertama kalinya terjadi dan sering menyasar warga yang kurang memahami aturan.

"Semoga Bu Paramitha ada waktu buat sidak ke Balai Desa Wanatawang agar pegawai tidak semena-mena meminta duit ke rakyat kecil," pungkasnya.