PanturaNews (Brebes) — Pemerintah Kabupaten Brebes membuka ruang dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Brebes Selatan terkait aspirasi pemekaran wilayah. 

Dialog tersebut digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghormati dan menampung aspirasi masyarakat, Selasa (16/12).

Bupati Brebes menyampaikan bahwa aspirasi pemekaran Brebes Selatan merupakan isu strategis yang perlu disikapi secara terbuka dan komunikatif. 

Pemerintah daerah, kata dia, tidak menutup diri dan siap memfasilitasi dialog agar aspirasi dapat disampaikan secara tertib dan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Aspirasi masyarakat kami hormati. Pemerintah Kabupaten Brebes membuka ruang komunikasi agar perjuangan pemekaran dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Bupati.

Terkait dinamika yang sempat terjadi setelah sekelompok warga mendatangi Pendopo Brebes, Bupati menjelaskan bahwa pada waktu bersamaan dirinya tengah menjalankan agenda pemerintahan yang telah terjadwal, yakni meninjau penyaluran bantuan dari Gubernur Jawa Tengah di Desa Cikeusal Kidul, Kecamatan Ketanggungan.

Ia menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari tugas kepala daerah dan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penghindaran terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam dialog tersebut, Pemkab Brebes juga menegaskan bahwa proses pemekaran daerah saat ini berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. 

Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk berperan sebagai fasilitator dan penghubung agar aspirasi masyarakat Brebes Selatan dapat tersampaikan secara tepat.

Pertemuan yang berlangsung terbuka dan kondusif itu diharapkan dapat menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Brebes.