Kamis, 30/10/2025, 14:37:20
Cegah Gangguan Sosial, Pemkab Brebes Perkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
LAPORAN TAKWO HERIYANTO

Dalam upaya menjaga stabilitas daerah serta memperkuat sinergi lintas sektor pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kabupaten Brebes.

PanturaNews (Brebes) — Dalam upaya menjaga stabilitas daerah serta memperkuat sinergi lintas sektor pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kabupaten Brebes.

Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda dengan Forkopimcam tersebut diselenggarakan di Aula Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes, pada Rabu (29/10/2025).

Rakor dihadiri sdari berbagai unsur pimpinan daerah dan kecamatan.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Asisten I Setda Kabupaten Brebes, Khaerul Abidin mewakili Bupati Brebes, Kasat Intelkam Polres Brebes AKP Suhermanto mewakili Kapolres, Kasdim 0713/Brebes Mayor Arm Aris Khaerudin, mewakili Dandim 0713/Brebes, Kajari Brebes Bapak Eryana Ganda Nugraha, S.H., M.Hum, Ketua Pengadilan Negeri Brebes Ibu Erica Mardaleni, S.H., M.H., serta Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes M. Sodiq.

Turut hadir pula para Camat, Kapolsek, Danramil se-Kabupaten Brebes serta perwakilan BIN Korwil Brebes.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, doa bersama, dilanjutkan dengan sambutan, paparan materi, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan.

Mewakili Bupati Brebes, Asisten I Setda Kabupaten Brebes, Khaerul Abidin, menyampaikan, bahwa rapat koordinasi ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi, soliditas, dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan di Kabupaten Brebes.

“Rakor ini merupakan wadah strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimcam dalam menjaga stabilitas daerah. Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pihak,” ujar Khaerul Abidin.

Ia juga menekankan bahwa Forkopimcam berperan vital sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendorong pendekatan humanis dan kolaboratif dalam melayani publik.

Isu-isu strategis seperti pengendalian inflasi daerah, penanganan stunting, kesiapsiagaan bencana, dan penguatan ketahanan pangan disebut sebagai prioritas bersama yang perlu dikawal.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes, M. Sodiq, menegaskan bahwa salah satu tujuan Rakor kali ini adalah untuk memperkuat komunikasi aktif antara Forkopimda dan Forkopimcam di seluruh wilayah Brebes.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaporan rutin bulanan dari masing-masing Forkopimcam sebagai bahan evaluasi dan koordinasi lintas instansi.

“Kami berharap forum ini tidak berhenti di rapat saja, tetapi menjadi ruang komunikasi aktif untuk menyelesaikan persoalan di lapangan secara cepat dan terpadu,” tegasnya.

Dalam sesi paparan, Kajari Brebes, Eryana Ganda Nugraha, menjelaskan bahwa Forkopimda dan Forkopimcam memiliki peran strategis sesuai arahan Presiden RI, yakni membantu pelaksanaan pemerintahan umum, menjaga keutuhan NKRI, dan menangani konflik sosial.

Ia menambahkan, isu ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama Forkopimda di tahun 2025.

Sementara dari unsur TNI, Kasdim 0713/Brebes Mayor Arm Aris Khaerudin, menyoroti pentingnya penguatan deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi antar instansi dalam menjaga stabilitas daerah, terutama di wilayah pesisir yang rawan aktivitas ilegal dan penyelundupan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Negeri Brebes Erica Mardaleni, menegaskan pentingnya sinergitas antar lembaga hukum dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agar berjalan tertib dan aman.

Ia menyampaikan bahwa koordinasi dengan aparat keamanan dan dukungan administratif dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pengadilan.


 
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita