PanturaNews (Brebes) - Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, resmi mengambil langkah tegas untuk menutup rapat celah korupsi dan manipulasi anggaran dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Langkah preventif ini diambil guna menyelamatkan dana publik dan menjamin hak kesehatan masyarakat.

Melalui Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda), Inspektorat, dan BPJS Kesehatan, Pemkab Brebes membentuk pertahanan berlapis lewat Tim Pencegahan Kecurangan (PK JKN) dalam rapat koordinasi yang digelar Selasa (2/6).

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Tahroni, memperingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak main-main dengan anggaran JKN. Ia menegaskan integritas menjadi benteng utama agar kasus penyimpangan tidak terjadi lagi di wilayahnya.

"Jangan sampai kasus kecurangan terulang kembali. Kita bekerja sesuai aturan saja sudah memberikan manfaat yang besar. Yang terpenting adalah menjaga dan memaksimalkan integritas," tegas Tahroni, Selasa (2/6).

Untuk mempersempit ruang gerak oknum yang berniat melakukan korupsi (fraud), Sekda Brebes menginstruksikan mekanisme pengawasan baru yang lebih ketat.

Tim PK JKN, kaya Tahroni, diwajibkan memberikan laporan progres pengawasan berkala setiap tiga bulan sekali.

Kemudian, laporan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Brebes untuk memastikan intervensi cepat jika ditemukan indikasi penyimpangan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes, Apriyanto Sudarmoko, menambahkan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah membangun sistem deteksi dini (early warning system). 

Menurutnya, pengawasan tidak boleh menunggu sampai kerugian keuangan negara terjadi.

Sementara itu, Kepala Dinkesda Kabupaten Brebes, Heru Padmonobo, menyatakan pengawasan ketat ini tidak hanya menyasar internal pemerintahan, melainkan seluruh ekosistem pelayanan kesehatan.

"Upaya pencegahan kecurangan dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari klinik hingga rumah sakit," kata Heru.