PanturaNews (Brebes) – Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly atau yang akrab disapa Goyud, menepis anggapan bahwa aksi joget sejumlah anggota DPR berkaitan dengan isu kenaikan gaji.

Menurut Goyud, pemberitaan yang menyebut adanya perayaan joget karena gaji DPR naik tidak benar. Ia menjelaskan, joget yang terekam kamera justru terjadi usai acara kenegaraan saat diputarkan lagu-lagu Nusantara.

“Teman-teman yang di TV kelihatan berjoget bukanlah merayakan kenaikan gaji. Itu setelah acara kenegaraan selesai. Sedangkan soal gaji, sejak saya dilantik 1 Oktober 2024 sampai sekarang, belum ada kenaikan,” kata Goyud dalam acara Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Grand Dian Hotel Brebes, Jumat (29/8/2025).

Goyud menegaskan, tepuk tangan meriah anggota parlemen justru muncul karena dua poin penting dalam pidato kenegaraan Presiden. 

Pertama, rencana memangkas jumlah komisaris BUMN dari sembilan menjadi lima orang sekaligus meniadakan tantiem hingga Rp40 miliar per tahun. 

Kedua, komitmen Presiden memberantas praktik tambang ilegal yang ditaksir merugikan negara hampir Rp1.000 triliun.

“Dua hal itu yang mendapat standing applause dari anggota DPR dan DPD,” tegasnya.

Lebih jauh, Goyud menilai fenomena politik saat ini menunjukkan demokrasi Indonesia belum matang. 

“Kalau DPR tidak bekerja baik, jangan dipilih lagi lima tahun mendatang. Begitu juga presiden. Demokrasi memberi ruang kepada rakyat untuk mengganti pemimpin lewat pemilu,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Goyud juga menyinggung dugaan skandal korupsi besar di tubuh Pertamina dan sejumlah BUMN lain dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai hampir Rp1.000 triliun.

Acara yang digelar Bawaslu Brebes ini turut menghadirkan Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang memaparkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan KPU Brebes, organisasi masyarakat, serta elemen masyarakat lainnya melalui dialog terbuka.