Kurikulum Merdeka hadir sebagai inovasi dalam sistem pendidikan Indonesia yang memberikan otonomi kepada sekolah, guru, dan siswa untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unik mereka. Akan tetapi, implementasinya di tingkat sekolah dasar masih menimbulkan berbagai kendala di lapangan.

PERUBAHAN kurikulum merupakan bagian penting dalam menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan learning loss, sekaligus menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21 melalui pendekatan pembelajaran yang fleksibel, berbasis kompetensi, dan berpusat pada siswa. Kurikulum ini menekankan diferensiasi, personalisasi, serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila (P5).

Meski demikian, implementasinya di Sekolah Dasar menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi teknologi guru, kesulitan merancang pembelajaran, dan pengembangan proyek P5. Oleh karena itu, analisis terhadap hambatan ini penting untuk memastikan keberhasilan Kurikulum Merdeka di lapangan.

-Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur dari sepuluh jurnal nasional yang diperoleh via Google Scholar dan platform publikasi pendidikan. Analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar.

-Hasil Dan Pembahasan

Hasil telaah terhadap sepuluh jurnal ilmiah mengungkap berbagai problematika penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

-1. Kesulitan Guru dalam Perencanaan Pembelajaran: Banyak guru kesulitan memahami dalam tahap perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. Kesulitan ini termanifestasi dalam beberapa aspek:

-Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). -Pengembangan Modul Ajar. -Asesmen Diagnostik. -Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Faktor-faktor yang memperparah kesulitan ini antara lain minimnya pelatihan teknis yang memadai, kurangnya pendampingan dari Dinas Pendidikan setempat, serta kurangnya pemahaman guru tentang filosofi Kurikulum Merdeka.  

-2. Rendahnya Literasi Teknologi Pendidik: Integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu ciri khas Kurikulum Merdeka. Platform digital seperti Merdeka Mengajar diharapkan dapat mendukung guru dalam melaksanakan kurikulum ini.

Namun, penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dalam literasi teknologi di kalangan pendidik, terutama di wilayah rural: -Ketidakterbiasaan dengan Teknologi. -Ketergantungan pada Metode Konvensional. -Kurangnya Pelatihan Teknologi.  

Rendahnya literasi teknologi ini menjadi hambatan serius dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yang menekankan pada pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

-3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka.

Namun, penelitian menemukan bahwa banyak sekolah, terutama di daerah tertinggal, menghadapi keterbatasan dalam hal ini: -Keterbatasan Fasilitas TIK. -Keterbatasan Jaringan Internet. -Ruang Belajar yang Tidak Mendukung.

Keterbatasan sarana dan prasarana ini dapat menghambat implementasi Kurikulum Merdeka secara optimal, terutama dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

-4. Minimnya Pelatihan dan Sosialisasi: Pelatihan dan sosialisasi yang efektif sangat penting untuk membekali guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam Kurikulum Merdeka.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang ada seringkali tidak memadai: -Pelatihan Tidak Merata. -Pelatihan Tidak Mendalam. -Kurangnya Fokus pada Aspek Penting.

Minimnya pelatihan dan sosialisasi yang efektif menjadi hambatan besar dalam implementasi Kurikulum Merdeka, karena guru tidak memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan kurikulum ini dengan baik.  

-5. Pelaksanaan Proyek P5 Masih Sebatas Simbolik: Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah elemen penting dalam Kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa.

Namun, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan P5 di sekolah dasar seringkali belum optimal: -Kurangnya Pemahaman Guru. -Perencanaan yang Kurang Matang. -Kurangnya Keterlibatan Siswa. -P5 Sebagai Kegiatan Tambahan.

Akibatnya, P5 seringkali hanya menjadi kegiatan simbolik yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan karakter dan kompetensi siswa.  

-6. Kesulitan Alokasi Waktu Pembelajaran Proyek: Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka memerlukan alokasi waktu yang memadai.

Namun, guru seringkali mengalami kesulitan dalam mengatur waktu pembelajaran proyek: -Ketidaksinkronan Jadwal. -Kurangnya Waktu. -Kurangnya Keterlibatan Siswa.

Kesulitan dalam alokasi waktu ini dapat menghambat efektivitas pembelajaran berbasis proyek dan mengurangi dampak positifnya terhadap pembelajaran siswa. 

-7. Perbedaan Tingkat Kesiapan antar Sekolah: Tingkat kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sangat bervariasi. Penelitian menemukan adanya kesenjangan yang signifikan antar sekolah: -Kesiapan Finansial. -Kesiapan Sumber Daya. Ketersediaan Literatur.

Perbedaan tingkat kesiapan ini menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka berjalan timpang dan tidak merata secara nasional, sehingga siswa tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.  

-Kesimpulan

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar menghadapi tantangan multidimensional yang saling berkaitan. Tantangan utama terletak pada kesulitan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, yang mencakup penyusunan perangkat pembelajaran yang relevan (ATP, modul ajar), pelaksanaan asesmen diagnostik, dan penentuan metode pembelajaran yang efektif.

Kesenjangan kompetensi guru, terutama dalam literasi teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, terutama di daerah tertinggal, memperparah kondisi ini. Akibatnya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan pelaksanaan proyek menjadi terhambat.  

Selain itu, dukungan dan pelatihan yang kurang memadai, baik dari segi pemerataan, kedalaman materi, maupun fokus pada aspek penting kurikulum, menyebabkan guru kurang siap dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) seringkali belum optimal dan kurang bermakna, serta terdapat variasi kesiapan yang signifikan antar sekolah.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menghambat upaya mencapai tujuan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

(DAFTAR PUSTAKA: -Iskandar, S. et al. (2023). Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(2), 1594–1602. -Anjeliani, S. et al. (2024). Analisis Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. JIEPP, 4(2), 294–302. -Solikhah, N. & Wahyuni, A. (2023). Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 8(2), 4625–4628. -Sumarmi. (2023). Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Social Science Academic, 1(1), 94–103. -Rusmiati, M. N., et al. (2023). Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Naturalistic, 7(2), 1490–1499.

-Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Jurnal Ilmiah Kontekstual, 4(2), 67–75. -Yunita, et al. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Jambura Journal of Educational Management, 4(1), 16–25. -Nasution, A. F., et al. (2023). Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka. COMPETITIVE: Journal of Education, 2(3), 201–211. -Rahmadhani, D. D., et al. (2023). Analisis Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. JRPP, 6(2), 1688–1689. -Jannah, F., et al. (2022). Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar 2022. Al YAZIDIY, 4(2), 55–65)