PanturaNews (Brebes) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Brebes resmi melaporkan mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy, atas dugaan pencemaran nama baik ke Polres Brebes, pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Ketua DPC PKB Brebes, Zubad Fahilatah, menyatakan bahwa laporan tersebut diajukan karena pernyataan Lukman Edy yang dianggap merusak nama baik partai. Edy sebelumnya menuduh Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin, dengan tuduhan kepemimpinan yang otoriter dan semena-mena, serta menyoroti tata kelola keuangan PKB yang tidak jelas.

"Kami melaporkan yang bersangkutan terkait tindak pidana pencemaran nama baik. Sesuai di media, Lukman Edy menyatakan bahwa tata kelola keuangan PKB itu tidak jelas, kemudian tuduhan pola kepemimpinan Gus Muhaimin yang otoriter dan semena-mena," ujar Zubad usai menyerahkan laporan.

Zubad menambahkan bahwa laporan ini dilakukan atas inisiatif DPC PKB Brebes sendiri, tanpa instruksi langsung dari DPP PKB. Dia menegaskan bahwa sebagai kader partai, pihaknya merasa berkewajiban untuk melaporkan setiap tindakan yang merusak citra PKB.

"Sebagai kader partai, ketika ada yang merusak karya-karya kita, ya kita laporkan. Kami berharap yang bersangkutan diproses hukum," tegas Zubad.

Sebelumnya, Lukman Edy mengungkapkan bahwa peran Dewan Syuro PKB dikurangi berdasarkan hasil Muktamar PKB di Bali. Menurutnya, pengurangan peran Dewan Syuro berdampak pada dinamika internal partai dan relasinya dengan PBNU.

"Semenjak Muktamar di Bali itu sebagian besar kewenangan Dewan Syuro itu dihapus di dalam AD/ART, sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Syuro itu, dan itu di semua tingkatan bukan saja di tingkat DPP, tapi juga tingkat DPW dan DPC," kata Lukman di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 31 Juli 2024.

Lukman juga menyoroti bahwa perubahan tersebut berdampak pada relasi PKB dengan PBNU, mengingat Dewan Syuro PKB diisi oleh para kiai dan ulama dari NU.

"Kenapa sekarang justru eksistensi PKB itu, eksistensi Dewan Syuro, eksistensi kiai itu, malah dihilangkan, makanya kemudian boleh kita simpulkan kenapa hubungan NU dan PKB memburuk sekarang ini karena peran ulama, kiai, dan Dewan Syuro itu dihilangkan dari anggaran dasar maupun dalam praktek partai sehari-hari," jelas Lukman.