PanturaNews (Brebes) – Sebanyak 59 proyek fisik senilai Rp 180 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, di cek oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu 2 Oktober 2019.

Dari pengecekan yang dipimpim langsung oleh Ketua TP4D Kejari Brebes, Hardiansyah ini, dari total 59 proyek, 17 proyek di antaranya kedapatan belum selesai sesuai kontrak.

"Sudah kami berikan teguran tertulis pada 17 rekanan pelaksana proyek itu,” ujar Hardiansyah.

Menurutnya, surat teguran disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang kemudian diteruskan kepada 17 rekanan pelaksana proyek tersebut. 17 proyek pekerjaan yang mengalami keterlambatan tersebut berupa proyek jalan di bawah Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

"Dalam surat teguran itu, kami juga meminta agar pekerjaan dipercepat sesuai dengan jadwal skedual yang telah direncanakan.

Setelah kami cek lagi, sekarang pekerjaannya sudah dikebut," terangnya.

Untuk memastikan teguran TP4D dijalankan, rekanan dan PPKom diharuskan membuat laporan progres pekerjaan setiap minggunya. Sehingga, dari situ dapat dilihat upaya rekanan dalam memperbaiki pekerjaannya.

"Kami tidak main-main dalam persoalan ini. Jika ada renanan yang membandel dan sudah mendapat surat teguran 3 kali tidak ditanggapi, kami akan lakukan sanksi putus kontrak," tegasnya.

Terkait ancaman putus kontrak tersebut, Hardiansyah menyatakan, pernah melakukannnya pada 2018 lalu. Saat itu, ada dua rekanan yang diputus kontrak kerjanya atas dua pekerjaan. Yaitu proyek pembangunan RSUD Bumiayu dan Jembatan Plompong Kecamatan Sirampog.

"Pada 2018 lalu ada dua rekanan yang kami putus kontraknya karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan," ungkapnya.

Sementara pada 2019 ini, TP4D bersama inspektorat melakukan pengawasan terhadap 59 paket pekerjaan dengan nilai mencapai Rp 180 milliar.

Jumlah itu bertambah cukup signifikan seiring tingkat kepercayaan dinas terkait dalam melaksanakan pembangunan proyek yang bersinergi dengan Inspektorat dan TP4D.

"Tapi, kalau ada yang tidak sesuai kontrak tetap kita tegur dan secepatnya dilakukan perbaikan," tegasnya.

Sementara itu, Auditor pada Inspektorat Kabupaten Brebes, Wiryawan Hadi mengatakan, pengawasan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengawasi pembangunan yang ada di Kabupaten Brebes agar berjalan dengan baik dan maksimal.

"Selama pengecekan, kami juga mengukur ketebalan misal untuk proyek jalan serta komponen bahan materialnya.

Kalau ada, akan kami tegur agar dilakukan perbaikan," tuturnya.