PanturaNews (Brebes) - Meskipun Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Brebes, Jawa Tengah, sudah resmi terbentuk, namun lembaga pengawas untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Brebes pada 15 Februari 2017 mendatang ini, belum diberi kantor oleh Pemkab setempat.

Padahal pada 09 Juni 2016 mendatang, Panwaskab Brebes sudah mulai masuk tahapan rekrutmen anggota panita pengawas kecamatan (Panwascam), untuk ditempatkan di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes.

Hal itu disampaikan Ketua Panwaskab Brebes, Kuntoro Tayubi saat mengikuti kegiatan rapat koordinasi (rakor) dengan jajaran SKPD terkait di lingkungan Pemkab Brebes, terkait persiapan tahapan Pilkada Brebes di ruang Asisten 1 Setda Pemkab Brebes, Senin 30 Mei 2016.

Dalam rakor tersebut, pihaknya menyayangkan dengan ketidakhadiran perwakilan dari Bagian Aset Daerah Setda Pemkab Brebes, sebagai pihak terkait yang merupakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam persoalan tersebut.

“Apabila tahapan rekrutmen Panwascam di 17 kecamatan sudah mulai, namun kantor atau sekretariat belum terbentuk, jelas akan merepotkan kerja Panwaskab,” tegasnya.

Menurut Kuntoro, kebutuhan anggota Panwascam di Kabupaten Brebes sebanyak 51 orang, dengan rincian setiap kecamatan masing-masing 3 orang. Setelah itu, pembentukan sekretariat Panwascam dengan jumlah yang sama pula.

"Kami berharap kepada Pemkab Brebes agar bisa membentuk kesekretariatan untuk membantu pengawasan tahapan Pilkada Brebes pada 2017 nanti," ucapnya.

Dia menjelaskan, yang tidak kalah penting adalah persiapan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dimana, Panwas mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp 11.078.254.000. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk seluruh kegiatan Panwas dalam rangka pengawasan tahapan Pilkada di Brebes nanti.

“Saat ini, penandatanganan NPHD masih menunggu jadwal Bupati Brebes,” jelasnya.

Sementara, Divisi Organisasi dan SDM, Taufiqurrohman menambahkan, pihaknya saat ini masih konsentrasi pada pengisian staf kesekretariatan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Brebes.

"Karena kami dideadline oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pada 03 Juni 2016 mendatang, minimal Kepala Sekretariat dan Bendahara harus sudah diusulkan,” papar dia didampingi Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Pnawaskab Brebes, Wakro.