PanturaNews (Tegal) - Universitas Harkat Negeri Tegal bekerja sama dengan Rujak Center for Urban Studies meluncurkan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP), di Kampus Universitas Harkat Negeri, Tegal, Kamis 23 April 2026. 

PKPP diluncurkan oleh Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said, didampingi Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja dan Direktur PKPP Marco Kusumawijaya.Dihadiri Wali Kota Tegal yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono.

Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said mengatakan, pendirian PKPP ini mempunyai dua sisi strategis, penanganan masalah ekologis dan meningkatkan gerak ekonomi berbasis ekonomi dan budaya pesisir.

Serta mendorong penelitian dan implementasi temuan riset menjadi kebijakan dan solusi yang kontekstual, terukur, dan dapat direplikasi, melalui penguatan tata kelola pengetahuan dan kapasitas daerah.

PKPP berupaya membangun kontribusi yang relevan dan berdampak menghadapi tantangan perkotaan pesisir terkait dengan berbagai masalah yang ada mulai dari perubahan cuaca sampai perencanaan tata kota. 

Kota Tegal sebagai kota sekunder di Indonesia menjadi wilayah riset, penanganan ekologi yang diharapkan memberi dampak langsung dari sisi ekologi dan ekonomi, menjadi salah satu alasan kuat terbentuknya Pusat Kajian ini.

“Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) adalah pusat studi yang pertama didirikan dan yang diresmikan kedua setelah Pusat studi Sustainabilitas yang diluncurkan Januari 2026 lalu. Kota Tegal sebagai kota sekunder di Indonesia dan juga kota pesisir dijadikan pusat riset yang dapat menjadi pembelajaran bagi kota-kota di Indonesia, tapi juga kota kota pesisir di dunia,” jelas Sudirman Said.

Sudirman Said juga ingin menjadikan Universitas Harkat Negeri sebagai kampus yang berdampak konkret bagi kehidupan masyarakat. Literasi dilakukan tidak hanya di ruang-ruang studi, tapi juga adanya interaksi yang lebih luas sehingga aksi nyata segera dapat tercapai menjawab tantangan yang ada. Ini program yang Universitas canangkan dalam pembentukan pemimpin dengan kapasitas pemikiran strategis dan kemampuan kerja nyata.

PKPP dibentuk sebagai wadah pengembangan pengetahuan, pembelajaran, serta kerja sama lintas pemangku kepentingan. Pusat ini berfokus pada kajian dan penguatan kapasitas kota-kota pesisir di Indonesia, khususnya kota-kota sekunder yang mengalami pertumbuhan pesat dan menghadapi kerentanan tinggi terhadap risiko perubahan iklim yang semakin kompleks.

Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 8.000 desa yang langsung berbatasan dengan air laut dengan jumlah penduduk 16 juta lebih jiwa; setidaknya 219 kabupaten dan kota yang berbatasan dengan laut, Dalam jarak 50 kilometer dari garis pantai, paling tidak 132 juta jiwa warga Indonesia atau 60 persen dari total populasi Indonesia. Mereka adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Setidaknya 20 tahun terakhir air laut meningkat sehingga dampak yang terasa sampai sekarang adalah mulai dari banjir rob, naiknya permukaan air laut, terganggunya ekosistem sampai terganggunya pola produksi masyarakat pesisir karena juga terjadinya peningkatan suhu bumi yang diakibatkan oleh industri bahkan oleh program program seperti reklamasi yang mengurangi ruang bagi air laut.

“Pesisir adalah untaian horisontal pusat kehidupan dan vertikal dari hulu ke hilir pada geografi kepulauan seperti Indonesia. Ini yang menjadikan pesisir wilayah penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak karena mempengaruhi kehidupan tidak hanya bagi masyarakat pesisir tentu saja yang akan pertama kali terdampak, akan tetapi juga kehidupan bagi semua. PKPP diposisikan sebagai pusat kajian aksi yang menghasilkan ilmu pengetahuan agar dapat menjadi dasar bagi pencarian solusi yang mengedepankan pendekatan ko-produksi multipihak untuk mewujudkan wilayah pesisir yang berketahanan, berkeadilan dan lestari,” jelas Marco Kusumawijaya, Direktur PKPP.