PanturaNews (Brebes) - Belakangan ini marak terjadinya aksi premanisme yang ditujukan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah. Tujuannya adalah agar mendapatkan tender proyek yang dilakukan oleh pemkab setempat.

Kondisi tersebut membuat para pejabat di lingkungan Pemkab Brebes resah. Apalagi kapasitas oknum yang bertindak seperti preman itu, bukan sebagai pelaksana proyek atau rekanan. Dampak lain, proses pembangunan menjadi terhambat dan menyebabkan situasi tidak kondusif.

Atas persoalan itu, sejumlah aktivis LSM dan perwakilan tokoh masyarakat (Tomas), serta warga di Kabupaten Brebes melakukan audiensi dengan Kapolres Brebes, AKBP Harryo Sugihhartono.

"Kami banyak mendapat keluhan dari para kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), menyangkut penekanan oleh oknum-oknum ini. Untuk itu, kami bersama perwakilan tomas, warga, rekanan dan aktivis LSM beraudiensi dengan Kapolres untuk mengadukan masalah ini," ungkap Sutrisno, Aktivis LSM Gebrak Brebes, Selasa 23 Februari 2016.

Dia menjelaskan, langkah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab itu, sangat meresahkan SKPD selaku pihak yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan daerah.

Bahkan, oknum itu tidak segan-segan mengancam dengan mencari kesalahan pejabat untuk di laporkan kepada pihak berwajib, agar mendapatkan proyek pekerjaan yang diinginkan.

"Banyak pejabat yang mengeluh ke saya langsung, salah satunya almahrum Kepala Dinas Pengairan Pemkab Brebes, Slamet Riyadi. Semasa hidupnya ia mengaku ditekan oleh oknum AY hingga dilaporkan ke aparat. Sementara setelah diperiksa ternyata apa yang dilaporkan itu tidak benar," ungkapnya didamping perwakilan Tomas Brebes, Fuad HS dan perwakilan warga Brebes Agus BC.

Lebih lanjut Trisno mengatakan, pihaknya bersama perwakilan tomas dan warga, meminta agar tindakan premanisme dengan menekan dan mengancam SKPD agar mendapatkan pekerjaan harus diusut tuntas.

Selain meresahkan, dampaknya juga membuat proses pembangunan di Brebes terhambat. Tak hanya itu, SKPD sebagai pihak yang mempunyai kewenangan pembangunan daerah, juga menjadi ketakutan ketika melaksanakan tugasnya tersebut.

"Kami meminta hal semacam ini harus diusut tuntas," tegasnya.

Menyikapi aduan tersebut, Kapolres Brebes, AKBP Harryo Sugihhartono melalui Kasat Reskrim, AKP Fadli mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dan melakukan upaya antisipasi. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada masyarakat apabila menemukan tindakan semacam tersebut segera melapor.

"Kami akan melakukan upaya antisipasi, dan kami menghimbau agar warga segera melapor jika mengetahu adanya tindakan penekanan seperti yang dimaksud," tandasnya.