PanturaNews (Jakarta) - Menjelang tutup tahun 2011, pemerintah harus memperketat distribusi dan pengawasan BBM, mengingat Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) lama sudah tidak bekerja, dan komite baru yang baru disahkan DPR RI belum mulai bekerja.

"Kondisi semacam ini rawan penyelewengan dan pencurian. Pada saat BPH Migas masih aktif saja, kasus-kasus mafia BBM tidak tersentuh, apalagi masa transisi yang diabaikan seperti sekarang ini. Pemerintah harus bersikap dan segera dilakukan pengaturan, pengecekan dan kontrol persiapan pelaksanaan distribusi. Termasuk memastikan tidak terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan sebaliknya surplus di wilayah tertentu," kata Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr (cand) Dewi Aryani, M.Si, melalui pers release kepada PanturaNews, Rabu 28 Desember 2011 pukul 16.00 WIB.

Menurut Dewi, BPH Migas yang sudah terbentuk seharusnya bertindak pro aktif, dan mengambil langkah-langkah cerdas dalam mengatasi kebutuhan BBM yang dari tahun ke tahun dapat di evaluasi. Data tahun sebelumnya bisa menjadi acuan dan referensi dalam pembuatan perencanaan khusus di akhir tahun. Tapi sikap pro aktif dan melayani masyarakat tidak kelihatan sama sekali. Ini sangat disayangkan mengingat tim komite saat ini cukup lengkap kompetensinya.

“Dalam waktu yang relatif masih cukup, saya harap BPH Migas segera menggalang internalisasi dan konsolidasi dengan semua pihak terkait, agar pelaksanaan distribusi dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi kepada masyarakat melalui kegiatan kehumasan yang terintegrasi, juga harus di lakukan parallel, agar masyarakat paham dan tahu benar bagaimana nanti menghadapi kebutuhan BBM di akhir dan awal tahun 2012," tutur Dewi.