PanturaNews (Tegal) - Universitas Harkat Negeri Tegal kembali menggelar kuliah umum di Ruang Serbaguna Kampus Universitas Harkat Negeri jalan Mataram, Kota Tegal, Jumat 12 Juni 2026. Kali ini menghadirkan Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum dan diplomat.

Tema yang diangkat dalam Kuliah Umum Universitas Harkat Negeri di Kota Tegal kali ini yakni Negara Kesejahteraan dalam Perspektif Sejarah dan Konstitusi dengan menghadirkan dengan menghadirkan Dr. Todung Mulya Lubis. Seorang pakar hukum dan diplomat ternama di Indonesia.

Sebagai nara sumber, Todung Mulya Lubis menegaskan, bahwa konsep negara kesejahteraan penting dibahas karena sejalan dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945.

“Welfare state bukan konsep asing bagi Indonesia karena semangatnya sudah tercermin dalam konstitusi kita,” kata Todung Mulya Lubis.

Hal lain adalah terkait dengan sosialisme yang sering disalahpahami sebagai komunisme. Padahal para pendiri bangsa juga pernah mendiskusikan konsep tersebut dalam merumuskan arah pembangunan nasional.

"Kapitalisme berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi belum tentu mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara,” jelas Todung Mulya Lubis.

Todung mencontohkan model ekonomi pasar sosial di Jerman serta sistem kesejahteraan di Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia.

“Kesejahteraan seharusnya menjadi hak konstitusional warga negara, bukan sekadar program bantuan sosial yang bergantung pada pergantian pemerintahan,” tandas Todung Mulya Lubis.

Ia menilai Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 memberikan dasar kuat bagi Indonesia untuk membangun negara kesejahteraan yang berkelanjutan.

Todung juga mendorong kampus menjadi ruang diskusi dan kajian serius guna merumuskan model negara kesejahteraan Indonesia yang sesuai dengan sejarah, konstitusi, dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Sementara Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, mengatakan pembahasan negara kesejahteraan penting untuk mencari cara mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana amanat UUD 1945.

"Di sini mahasiswa akan belajar sejarah, termasuk konstitusi yang sejak awal didesain sebagai negara kesejahteraan, namun sampai hari ini justru masih mencari pola terbaik untuk mewujudkannya,” kata Sudirman Said.

Menurutnya, apa yang menjadi harapan rakyat adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih, kepemimpinan yang kuat, serta tata kelola yang baik.

"Yang paling penting bukan kapitalisme atau sosialisme, tetapi bagaimana negara dikelola secara baik dan berpihak kepada rakyat,” ujar Sudirman Said.

Ia menilai tantangan terbesar bangsa saat ini adalah membangun kepercayaan publik dan pasar terhadap sistem yang dijalankan serta para pemimpinnya.

"Kepercayaan adalah modal utama pembangunan. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang baik pun sulit berhasil,” tegasnya.

Melalui kuliah umum yang digelar, Sudirman berharap mahasiswa dan peserta memanfaatkannya untuk belajar dari pemikiran Todung Mulya Lubis mengenai konsep welfare state.

“Gunakan kesempatan ini untuk menyerap gagasan dan pengalaman yang dapat memperkaya cara pandang kita tentang masa depan bangsa,” tegas Sudirman Said.