PanturaNews (Tegal) - Draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang diajukan tim APBD Pemkot Tegal, Jawa Tengah, kepada Badan Anggaran DPRD setempat kembali dipersoalkan. Pasalnya, di dalam draf KUA PPAS APBD 2012 itu, masih belum mencerminkan transparansi prosentase anggaran publik secara nyata terkait program Tegal Bisnis 2012.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Teguh Iman Santoso SH, Selasa 26 Juli 2011.

Menurut Teguh, dalam rapat konsultasi APBD pembahasan KUA PPAS sebelumnya yakni pada Selasa 19 Juli 2011 lalu, Badan Anggaran DPRD juga mempersoalkan draf KUA-PPAS yang dinilai belum sepenuhnya mengurai visi dan misi kepala daerah. Namun setelah mengalami revisi, ternyata pada pengajuan kedua kalinya materi draf KUA PPAS itu masih tetap bermasalah, yaitu prosentase anggaran yang langsung bisa dimanfaatkan publik masih terlalu kecil.

“DPRD belum bisa menerima ajuan draf KUA PPAS dari tim APBD Pemkot Tegal, karena masih banyak hal yang dinilai belum sinkron antara rencana anggaran untuk program Tegal Bisnis dengan implementasi kegiatan yang memiliki manfaat langsung kepada masyarakat. Kami masih menangguhkan untuk menyepakati ajuan itu sampai tim APBD Pemkot benar-benar membenahi materinya,” kata Teguh.

Lebih jauh Teguh menjelaskan, di dalam draf KUA PPAS yang dirapatkan antara tim anggaran Pemkot Tegal bersama badan anggaran DPRD pada Senin 25 Juli 2011 lalu, tercover rencana anggaran untuk pencapaian program Tegal Bisnis sebesar Rp 90,7 milyar, daya saing pendidikan Rp 40,9 milyar, peningkatan pelayanan kesehatan Rp 78,3 milyar, penanganan kemiskinan dan pengangguran Rp 13,3 milyar.

“Angka 90 milyar lebih untuk pencapaian program Tegal Bisnis itu ternyata dalam bentuk beberapa kegiatannya sama sekali  belum menyentuh kepada masyarakat langsung. Di sana masih tertulis sejumlah kegiatan yang sifatnya seremonial. Rencana anggaran terkait sentuhan program Tegal Bisnis yang melibatkan masyarakat langsung ternyata masih minim, angka hanya berkisar sekitar Rp 7 milyar. Keinginan kami, agar program tegal bisnis bisa menyentuh langsung ke masyarakat, tidak hanya menjadi program angan-angan,” ujar Teguh.

Sementara, anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PAN Peduli Rakyat, Abdullah Sungkar ST SE mengatakan, terhadap KUA PPAS yang diajukan tim APBD Pemkot Tegal kepada badan anggaran DPRD, pihaknya menyoroti 2 hal. Hal pertama adalah terkait struktur APBD 2012 yang tidak lebih baik dari APBD 2011. Dalam APBD 2011, belanja tidak langsung tercatat 52 persen dari total nilai anggaran belanja APBD. Akan tetapi, di dalam APBD 2012, ternyata anggaran belanja tidak langsung mengalami peningkatan sehingga menjadi 54 persen .

Selanjutnya Sungkar menyampaikan keprihatinannya terhadap Pemkot Tegal terkait pencanangan tahun 2012 sebagai tahun Tegal Bisnis. Alasannya, program tersebut hingga kini belum memiliki konsep yang nyata, sebab saat ditanyakan kepada tim APBD Pemkot, konsep draf Tegal Bisnis baru akan muncul pada Oktober mendatang, padahal idealnya semangat dari APBD 2012 adalah untuk menunjang program Tegal Bisnis.

“Akibatnya, anggaran yang akan diprioritaskan sebagai bagian kebijakan umum Pemkot Tegal tidak mengacu kepada semangat Tegal Bisnis yang dikehendaki Walikota. Di dalam draf KUA PPAS memang ada anggaran sebesar Rp 90 milyar lebih yang dialokasikan untuk program Tegal Bisnis, namun rincian programnya sedikit sekali yang spesifik membiayai program Tegal Bisnis. Artinya, tim APBD Pemkot cenderung melakukan Incremental Budgetting dalam penyusunan APBD,” tegas Sungkar.