PanturaNews (Tegal) - Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal, Jawa Tengah di tahun 2010 menurun hingga 0,5 persen. Fakta tersebut dinilai sebagai bentuk kegagalan Pemkot Tegal dalam membangun peningkatan perekonomian daerah.

Pernyataan itu disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Tegal dalam rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungawaban pelaksanaan (LPP) APBD Kota Tegal tahun anggaran 2010 di ruang Adipura, Balaikota Tegal, Senin 20 Juni 2011.

Juru bicara Fraksi PKB, Hery Budiman mengatakan, fungsi APBD Kota Tegal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2010 belum optimal. Bahkan di CALK tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Tegal  mengalami penurunan hingga 0,5 persen terhitung sejak tahun 2009.  Hal itu menurut Fraksi PKB, Pemkot Tegal telah gagal  mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fakta tersebut dinilainya sangat kontra produktif dengan kondisi APBD 2010 yang mengalami kekuatan anggaran penuh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Wasmad Edi Susilo SH meminta Pemkot Tegal menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemkot Tegal tahun 2010, khususnya pada nilai investasi non permanen atau dana bergulir pada neraca per 31 Desember 2010. 

Menurut Wasmad, laporan neraca belum didukung data yang memadai dari masing – masing SKPD. Seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Kelauatan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tegal. Wasmad menambahkan, pada 4 SKPD itu nilai investasi dana bergulir mencapai Rp 1,032 milyar.

Hal senada disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Melalui juru bicaranya Roffi Ali, mempertanyakan nilai Investasi non permanen dana bergulir pada neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp 1,032 milyar. Sebab, laporan yang diberikan terkait hal tersebut tidak dilengkapi dengan data-data yang memadai dari masing-masing SKPD.

Sementara, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Khurotul Jannah memberikan apresiasi yang baik kepada Pemkot Tegal karena berhasil menekan angka defisit anggaran. Defisit anggaran yang semua direncanakan Rp 68 milyar, terealisasi hanya Rp 13,4 milyar.

Selain itu,  target pendapatan semula direncanakan Rp 456,6 milyar berhasil terealisasi Rp 460,9 milyar. Sedangkan pada sisi belanja daerah terjadi penurunan 9,59 persen, semula  anggaran belanja daerah  sebesar Rp 524,6 milyar  tetapi hanya terealisasi Rp 474,3 milyar .

Apresiasi yang sama juga disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Melalui juru bicaranya Kusnendro, penurunan realisasi belanja daerah  mencapai 90,41 persen disebabkan beberapa faktor. Sebagaimana dicontohkan  pada belanja modal di Dinas Pendidikan sebesar  Rp 12,2 milyar tidak bisa dilaksanakan karena terlambatnya petunjuk pelaksanaan tehnis dari Kementrian Pendidikan. Ditambah lagi di tahun 2010 juga banyak lelang kegiatan yang mengalami kegagalan  hingga akhir tahun anggaran.

Untuk Fraksi PAN Peduli Rakyat melalui  juru bicaranya Abdullah Sungkar menegaskan penurunan angka defsit anggaran dari Rp 68 milyar menjadi Rp 13,4 milyar bukan merupakan prestasi atas penekanan realisasi belanja daerah, melainkan karena lambatnya penyerapan anggaran. Dalam kesempatan itu juga Pemkot Tegal diminta menjelaskan tentang dasar regulasi dan sistem akuntansi  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2010 sebesar Rp 55,5 milyar.