PanturaNews (Jakarta) – Hubungan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kembali memanas. 

Kedua partai terlibat saling sindir secara terbuka terkait status keanggotaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, di partai banteng moncong putih tersebut.

Adu argumen ini mencuat setelah PSI berencana menempatkan Jokowi sebagai Dewan Pembina di struktur partai mereka. Langkah PSI tersebut langsung memicu reaksi keras dari elite PDI-P, yang kemudian memantik serangan balik dari kubu PSI.

PSI: PDI-P Sakit Hati dan Takut Malu

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menuding PDI-P belum bisa menerima kenyataan ditinggal oleh Jokowi. Menurut Bestari, narasi yang menyebut Jokowi "dipecat" pada akhir 2024 lalu hanyalah dalih PDI-P untuk menutupi rasa malu karena kehilangan kader terbaiknya.

"Ya memang salah satu orang keluar itu kan dengan kesadaran sendiri, dengan mencuekin partainya juga bisa. Ya kemudian supaya (PDI-P) enggak kalah malu, bilangnya dipecat gitu," ujar Bestari, Minggu, 14 Juni 2026.

Bestari menilai PDI-P sedang mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa karena tidak mampu menjaga kader sekaliber Jokowi, sosok yang dinilainya melambungkan nama PDI-P selama ini. Ia juga menyayangkan sikap elite PDI-P yang dianggapnya kerap mengeluarkan pernyataan tidak berkelas.

"Sangat disayangkan yang katanya partai besar, tapi terkait Pak Jokowi itu kok sangat tidak berkelas, kosong, dan low level dalam menyikapinya. Dan tidak tahu balas budi juga," kritik Bestari.

PDI-P: Jokowi Resmi Dipecat karena Melanggar Aturan

Merespons tudingan PSI, politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli dengan tegas membantah narasi bahwa Jokowi keluar atas keinginan sendiri. Guntur menegaskan status Jokowi, bersama anak dan menantunya, sudah resmi diberhentikan oleh partai sejak dua tahun lalu.

"Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, bersama Gibran, Bobby, dan 27 orang lainnya pada Desember 2024," kata Guntur.

Guntur menjelaskan, sanksi pemecatan tersebut dijatuhkan karena Jokowi dinilai telah melakukan pelanggaran konstitusional serta melanggar AD/ART dan peraturan internal partai saat Pemilu berlangsung. Karena statusnya sudah dipecat, Guntur menyebut PDI-P tidak ambil pusing dengan langkah politik Jokowi ke depan, termasuk rencana bergabung dengan PSI.

Namun, Guntur memberikan sindiran menohok terkait perubahan sikap para pendukung Jokowi yang dulu menolak istilah "petugas partai".

"Bedanya, 'petugas partai' Jokowi sebagai orang partai (PDI-P) ditugaskan untuk kepentingan rakyat dan negara. 'Jongos partai' Jokowi sebagai orang partai (PSI) hanya bekerja untuk kepentingan elektoral partai itu saja," pungkas Guntur.