PanturaNews (Pekalongan) - Aktivitas ekonomi di pesisir Pantura Jawa Tengah kini berada di ujung tanduk. 

Kenaikan harga solar nonsubsidi yang menyentuh Rp30.000 per liter mengancam ribuan nelayan di Kabupaten Pekalongan dan Batang berhenti melaut.

Kondisi ini dipicu oleh kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex per 4 Mei 2026. 

Pantauan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto menunjukkan, meski pelelangan masih buka, keresahan nelayan tak lagi terbendung.

Tanamu, salah satu nelayan di TPI Wonokerto, mengeluhkan mahalnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Menurutnya, solar subsidi yang harganya Rp230 ribu per jerigen (35 liter) sangat sulit didapat.

"Kalau solar subsidi di SPBN kosong, mau tidak mau beli yang nonsubsidi. Sekarang Rp30 ribu per liter, sebelumnya cuma Rp17 ribu. Hasil melaut tidak cukup buat tutup modal," keluh Tanamu, Minggu (10/5).

Ia menambahkan, banyak rekannya yang memilih menyandarkan kapal di pelabuhan daripada harus menanggung kerugian setiap kali pulang melaut.

Dampak serupa menjalar ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangasem Utara, Batang. Suryanto, nelayan setempat, menyebut pendapatan mereka anjlok hingga ke titik terendah akibat biaya bahan bakar yang membengkak dua kali lipat.

"Kami ini nelayan kecil. Kalau solar mahal terus, aktivitas pasti lumpuh. Kalau kami tidak melaut, pasokan ikan di pasar pasti hilang," tegas Suryanto.

Para nelayan di Pantura kini mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi, di antaranya:

Audit Distribusi Solar Subsidi: Memastikan stok di SPBN tersedia setiap hari untuk nelayan kecil di bawah 10 GT.

Harga Khusus Nelayan: Meminta kebijakan harga BBM khusus untuk sektor perikanan tradisional.

Evaluasi Harga: Mengkaji ulang dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap sektor pangan laut.

Jika tidak segera ditangani, krisis bahan bakar ini diprediksi akan memicu kelangkaan ikan di pasar tradisional wilayah Jawa Tengah dalam beberapa pekan ke depan.