INDONESIA belum lama ini digemparkan dengan kritikan-kritikan dari pergerakan mahasiswa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) terhadap presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.

BEM UI memberikan nilai rapor merah kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi yaitu Nadiem Makariem atas kinerjanya selama dua tahun ini. Tidak tanggung-tanggung BEM UI juga memberikan stempel DO alias drop out.

Pemberian nilai tersebut diunggah dalam akun resmi BEM UI, Rabu (20/10/2021). Kritikan-kritikan tersebut sebagai wujud kepedulian mahasiswa terhadap pemerintah Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.

BEM UI juga tidak tanggung-tanggung memberi rapor merah kepada sejumlah menteri lainnya seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md, bahkan sampai ketua KPK Firli Bahuri.

Apakah benar selama dua tahun masa jabatan kedua Jokowi dinilai gagal dan mengalami kemunduran? Seperti belum tuntasnya dalam menangani korupsi, Isu Lingkungan, dan lainnya.

Masih banyak ditemukan permasalahan di berbagai sektor yang dinilai gagal diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, dari mulai korupsi, kebebasan berpendapat, Lingkungan Hidup, HAM, Pendidikan Tinggi, Hingga Penanganan Covid-19.

Bahkan bukan hanya BEM Universitas Indonesia saja, BEM Seluruh Indonesia Kamis, 28 Oktober 2021 menggelar Aksi Sidang Parlemen Rakyat yang di inisiasi oleh Mahasiswa Universitas Brawijaya di Malang.

Aksi tersebut sebagai bentuk keresahan dari elemen masyarakat yang menilai, bahwa dua tahun rezim Jokowi-Ma’ruf Amin yang gagal dalam banyak keputusan yang kontroversial yang dimana memperlihatkan degradasi nilai-nilai demokrasi.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran seperti Kebebasan Berpendapat Akademik yang dinilai bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi yaitu Nadiem Makariem belum tegas dalam hal ini, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam kebebasan berpendapat.

Bukan hanya itu dalam Isu Lingkungan Pemerintahan Indonesia Nyatanya belum serius dalam menghadapi krisis iklim dimana dalam Conference of Parties (COP) Atau Konferensi Para Pihak pengambilan keputusan tertinggi dari United Nations Framework.

Ada terdapat setidaknya 197 negara anggota UNFCCC tengah mempersiapkan Agenda COP26 yang di adakan pada tanggal 1-12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia. Terdapat beberapa negara yang menjadi pusat perhatian dalam agenda COP26, Termasuk Indonesia

Lalu, apa saja tujuan diadakannya COP26 ? Bagaimana komitmen-komitmen Indonesia untuk mewujudkan keadilan Iklim dan Menghadapi Krisis Iklim? Meskipun begitu gerakan mahasiswa seringkali menuai tindakan represif dari aparat kepolisian saat gerakan mahasiswa melakukan demonstrasi.

Di Indonesia penggunaan kekerasan Oleh aparat kepolisian terbilang cukup tinggi, bisa di lihat kebebasan berpendapat, mengkritik, demonstrasi masih menuai tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian. Dalam satu tahun terakhir, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan sekitar 921 Kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan polisi sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020.

Meskipun begitu tidak menyurutkan para mahasiswa dalam menggelar aksi demonstrasi, karena sebagai wujud kepedulian terhadap pemerintahan negara Indonesia dalam masa jabatan kedua Jokowi-Ma’ruf Amin dan menyangkut banyak orang.

Walaupun begitu mahasiswa yang terhimpun dalam gerakan mahasiswa tetap melakukan kritik, evaluasi terhadap kinerja-kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam mengawal isu-isu yang sangat krusial dan berdampak terhadap masyarakat, agar dapat membawa suatu perubahan untuk Negara Indonesia.

(Moh. Rafi Ilyas adalah mahasiswa Hubungan Internasional Semester 3 di Universitas Peradaban Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)