PanturaNews (Tegal) - Rencana pemasangan token listrik di kompleks kios dan ruko Blok A Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah, dinilai menjadi solusi untuk evisien. Sebab, biaya subsidi listrik dalam operasional mencapai kisaran Rp 490 juta per tahun yang dianggap menjadi beban karena jumlahnya terus membengkak.

Kepala Dinkop UKM dan Perdagangan Kota Tegal, Khaerul Huda menyampaikan, menanggapi munculnya protes dan penolakan pemasangan token listrik dari sejumlah pedagang dinilai wajar. Menurutnya, protes tersebut karena masih tahap sosialisasi dengan dasar penolakan dari pedagang tidak tercantum dalam surat perjanjian sewa kios, namun selama ini dibebankan pada operasional.

Meski begitu, pihaknya menegaskan segera merumuskan dan merubah isi perjanjian sewa yang baru untuk penyesuaian.

"Pemasangan token, menjadi salah satu solusi penertiban penggunaan listrik untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua penyewa kios," kata Khaerul di kantornya, Rabu 14 November 2018.

Terkait protes dan penolakan pedagang, kata Khaerul, pemasangan token juga menjadi salah satu upaya antisipasi korsleting listrik sekaligus penertiban penggunaan listrik. Pasalnya, penggunaan listrik di Blok A Pasar Pagi disinyalir terjadi banyak pelanggaran seperti penambahan pemasangan AC, kulkas, dan televisi.

Padahal, dengan service charge (biaya listrik-red) yang dipungut petugas setiap harinya selama satu bulan nominalnya diberlakukan sama bagi semua pedagang sehingga terkesan timpang.

"Biaya pemasangan token listrik, juga kami fasilitasi dan penggunaan pulsa listrik tinggal disesuaikan dengan kebutuhan pedagang," terangnya.

Khaerul menambahkan, untuk menindaklanjuti sosialisasi yang menuai protes dan penolakan sejumlah pedagang terkait rencana pemasangan token listrik, pihaknya mengaku segera menggelar koordinasi dengan semua pihak terkait. Termasuk, mengundang semua pedagang penyewa kios untuk mencari titik temu terbaik agar lebih mengoptimalkan msuyawarah dan pembahasan solusi konkret.