PanturaNews (Tegal) - Akibat minimnya anggaran, kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Tegal, Jawa Tengah, tidak maksimal. Program kegiatan yang terkover belum memenuhi pencapaian sasaran yang diharapkan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal dari Fraksi Partai Golkar, HM Nursholeh MMpd usai rapat koordinasi bersama Kantor Satpol PP, Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas-KB), Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (Diskimtaru), Senin 28 Juni 2010.

“Akibat anggarannya minim maka kinerja mereka tidak maksimal, sebab program yang dilakukan disesuaikan dengan budget anggaran yang ada. Mestinya budget anggaran disesuaikan dengan program. Untuk ke depan, masing-masing SKPD harus memperkaya program agar anggaran yang diminta disesuaikan dengan jumlah program,” kata Nursholeh.

Nursholeh menyontohkan, di Bapermas KB hanya ada program-program yang bersifat pembinaan tanpa melakukan kegiatan riil. “Di Bapermas KB semua kegiatan isinya rata-rata pembinaan, itupun dilakukan secara insidentil menjelang akan dilaksanakannya penilaian dalam suatu lomba, semisal program pembinaan posyandu,” jelas Nursholeh.

Hal senada disampaikan rekan se-Komisinya dari Fraksi PKS, Rofii Ali. Menurutnya, hal yang sama terjadi di Kantor Satpol PP. Rofii mengatakan, pelaksanaan monitoring yang dilakukan Satpol PP belum maksimal. Faktor utama yang menjadi kendala adalah soal anggaran yang minim, serta tidak adanya koordinasi dengan SKPD lain.

“Dalam arti kata, minimnya anggaran itu akhirnya mempersempit ruang gerak Satpol PP. Belum lagi posisi Satpol pp seringnya hanya dijadikan pelengkap penderita saja. Padahal untuk menegakan Perda, Satpol PP butuh perimbangan dana yang mencukupi dan rasional sesuai dengan tugas monitoring, pembinaan dan penindakan,” kata Rofii.

Disisi lain, anggota Komisi III dari Fraksi PAN Peduli Rakyat, Abdullah Sungkar ST SE menambahkan, kurangnya anggaran untuk menopang sejumlah kegiatan terjadi juga di Kantor Kesbangpolinmas. Menurutnya, perlu adanya penambahan anggaran untuk mendukung program pelatihan SAR.

“Kami mengehendaki agar pelatihan SAR tidak hanya diperuntukan bagi umum saja, namun perlu diberikan kepada anak-anak sekolah dari SD- SMA dengan maksud agar sejak usia dini mereka bisa memahami cara m,enyelamatkan diri dari bencana dan menggunakan sarana seperti tabung pemadam kebakaran,” ungkap Sungkar.