PanturaNews (Tegal) - Bumi Perkemahan (Buper) yang menempati lahan seluas 10 hektar di sebelah timur area wisata Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal, Jawa Tengah yang pembangunannya memakan biaya APBD Tahun 2009 sebesar Rp 2,5 miliar, hingga memasuki bulan Juni 2010 ini belum bisa dimanfaatkan. Bahkan sampai kini belum dilakukan serah terima pekerjaan dari CV Martoloyo kepada Pemerintah Kota Tegal. Alasannya, masih dilakukan perbaikan di beberapa bagian bangunan.

Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Tegal, Ir HM Wahyudi MM saat dikonfirmasi membenarkan bahwa proyek tersebut belum diserahterimakan. “Masih ada beberapa perbaikan yang masih menjadi tanggungjawab rekanan. Diharapkan dalam bulan ini perbaikan sudah selesai dan segera diserahterimakan,” kata Wahyudi.

Wahyudi menjelaskan, sekalipun bangunan buper tersebut diserahterimakan, akan tetapi pemkot Tegal belum berani menggunakannya untuk kegiatan perkemahan. Dikarenakan masih ada sarana lain seperti listrik, air dan lainnya yang belum sempat tercover dalam pekerjaan awal. Rencananya, untuk melengkapi sarana itu pihaknya akan mengajukan anggaran ke APBD perubahan tahun 2010.

“Untuk sarana seperti listrik, air dan sarana pendukung lainnya memang belum terkover dalam rencana biaya pembangunan tahap awal. Rencananya, dalam APBD perubahan tahun ini kami akan mengusulkan anggaran untuk memenuhi kekurangan sarana,” ujar Wahyudi.

Dikatakan, pembangunan fisik yang sudah dilakukan dalam tahap awal itu antara lain  terdiri atas pembangunan pagar keliling dan gapura senilai Rp 900 juta, pembangunan mushala, MCK dan pendapa senilai Rp 980 juta, serta pembangunan camping ground dan area parkir Rp 557 juta.   

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi III dari Fraksi PAN Peduli Rakyat, Abdullah Sungkar ST SE sangat menyayangkan pembangunan buper yang tidak dapat selesai sempurna dalam waktu satu tahun anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan akibat dari kurang matangnya konsep pembangunan, karena tidak melihat kapasitas keuangan daerah.

“Seharusnya Buper ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran, namun karena konsep awal yang tidak mengindahkan kapasitas pembiayaan daerah, maka proyek tersebut molor penyelesaiannya sampai tahun anggaran berikutnya,” jelas Sungkar.

Sungkar menambahkan, banyak proyek selain Buper yang dinilainya dalam pembahasan hanya mengejar kwantitas dan tidak melihat kapasitas pembiayaan daerah. Pada akhirnya proyek-proyek itu masih mengais anggaran untuk penyelesaian di tahun berikutnya. “Kondisi semacam itu jangan sampai terulang,” tandas Sungkar.