PanturaNews (Brebes) - Indek Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada 2017 Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tegolong tertinggi dibanding dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Brebes, Kuntoro Tayubi, saat menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipasif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017 di sebuah Rumah Makan kawasan Jalan Lingkar Kecamatan Bumiayu, Kamis 22 September 2016.

"Indek Kerawanan Pemilu atau IKP Brebes ini tertinggi di Jawa Tengah," ujarnya.

Menurutnya, indikator kerawanan itu ada 31 dan Brebes indeknya paling tinggi. Indikator kerawanan itu diantaranya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masalah money politik.

"Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, ada permasalahan di DPT," kata Kuntoro yang menjadi pembicara pada kegiatan yang dikemas dalam bentuk forum diskusi itu.

Dikatakan, pada Pilkada sebelumnya juga sempat terjadi sengketa yang sampai dibawa ke Mahkamah Kontitusi (MK) untuk menyelesaikannya.

Adanya tingkat kerawanan yang tinggi itu diharapkan dapat diatasi dengan adanya peran masyarakat untuk melakukan pengawasan yang berisfat partisipasif.

"Melalui sosialisasi ini sangat diharapakan dapat menekan terjadinya kerawanan," tandas Kuntoro.

Sementara, Moh Subkhan SSi nara sumber dari Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes pada acara itu mengungkapkan, masyarakat di Brebes dalam melaksanakan demokrasi masih ada yang apatis dan transaksional. Bahkan ada pula yang menjadikan pesta demokrasi sebagai ajang untuk berjudi.

"Itu yang terjadi di Brebes, sehingga demokrasi ini belum berjalan dengan baik.

Melalui pengawasan dari masyarakat diharapkan pesta demokrasi terutama Pilkada 2017 mendatang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat.

Sementara itu, Samsul Ma'arif MPd pembicara lainnya menilai, pendidikan politik di Kabupaten Brebes tidak berjalan dengan baik. Partai politik yang semestinya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tidak melakukannya bahkan yang terjadi sebaliknya.

"Partai politik tidak melakukan fungsinya memberikan pendidikan politik kepada rakyat, karena ketika masyarakat cerdas dalam demokrasi justru akan meninggalkan partainya," terang Samsul dalam diskusi yang dimoderatori oleh Slamet Riyadi, aktivis LSM.

Sosialisasi Pengawasan Partisipasif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017 yang digelar oleh Panwaslih Brebes, diikuti oleh berbagai elemen masyarakat di wilayah Brebes bagian selatan. Diantaranya aktivis pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya.