Kamis, 14/04/2016, 10:01:37
Manajer Pelindo Dinilai Lecehkan Kewenangan DPRD
TIM PN-Laporan Tim PanturaNews

Manajer Pelayanan Kawasan Pelindo Tegal, Amarto saat wawancara dengan wartawan di pelabuhan Tegal (Foto: PanturaNews)

PanturaNews (Tegal) - Manajer Pelayanan Kawasan Pelindo Tegal, Amarto Soegeng Basuki dinilai telah melecehkan kewenangan DPRD dan Pemkot Tegal. Hal itu terkuak dalam wawancara langsung dengan sejumlah wartawan di hadapan Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno SH MH yang mengawal Komisi I melakukan tinjauan lapangan ke lokasi sandarnya tongkang bermuatan 3600 ton Batubara di Pelabuhan Tegal, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu 13 April 2016.

Saat itu Amarto mengatakan, pihaknya hanya menjalankan tugas untuk melayani setiap kapal yang memohon sandar di pelabuhan. Bahkan Amarto menegaskan bahwa Pelindo mempunyai kewenangan penuh terhadap setiap kapal yang masuk pelabuhan, tanpa perlu mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat apalagi DPRD.

“Apapun jenis kapalnya, asal membawa muatan yang legal, pasti kami ijinkan sandar. Silakan saja bapak jika punya kapal dan meminta ijin untuk sandar di pelabuhan Tegal, pasti saya ijinkan, asal muatannya bukan barang illegal. Itu sudah wewenang kami dan tugas kami untuk melayani,” kata Amarto.

Mendengar pernyataan demikian, Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno SH MH spontan terperanjat dan mengatakan, jika berbicara soal kewenangan, pemerintah daerah lebih besar kewenanganannya daripada Pelindo.

“Ya begini ini, jika kewenangan dimaknai berbeda maka akan dilaksanakan melebihi batas kewenangan itu sendiri. Seharusnya Pelindo mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan saat akan mengijinkan tongkang bermuatan Batubara sandar di Pelabuhan,” kata Ketua DPRD Kota Tegal yang akrab disapa Uyip.

Lebih jauh Uyip menegaskan, Pelindo tidak diperbolehkan mendatangkan Batubara lagi sebelum dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD. Dalam waktu dekat, Pelindo akan diundang untuk menjelaskan argumentasinya dalam RDP.

“Kami larang Pelindo untuk mendatangkan Batubara lagi selain yang sudah ada. Untuk yang sudah ada silakan dibongkar, untuk selanjutnya tunggu hasil RDP. Kok kaya Negara dalam Negara, main kewenangan tapi tidak mempedulikan kewenangan pemerintahan yang ada, ironis sekali,” tegas Uyip.


 
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita