PanturaNews (Brebes) - Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Sub Terminal Agrobisnis Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Senin 11 April 2016 kemarin, ternyata membawa manfaat yang cukup besar untuk semua elemen masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes sendiri.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti SE saat menggelar konferensi pres di Pendopo Kabupaten Brebes, Selasa 12 April 2016.

Sebagaimana diketahui, kunjungan orang nomor satu di Indonesia ke kota penghasil bawang merah terbesar ini, dalam rangka Peluncurkan Program Aksi Sinergi Ekonomi Rakyat. Dipilihnya Kabupaten Brebes adalah sebagai percontohan pilot project untuk pengentasan kemiskinan bagi daerah-daerah lainnya.

Menurut Idza, program-program yang diluncurkan dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes itu, akan segera diimplementasikan kepada masyarakat di wilayahnya.

Dia berharap kepada SKPD terkait untuk segera melakukan upaya terobosan melalui kegiatan-kagiatan atau sosialisasi, guna percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes.

"Seperti adanya program transaksi perdagangan melalui online atau berbasis teknologi internet, yang nantinya bisa diterapkan oleh para petani maupun pelaku UMKM. Ini yang nantinya akan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga mereka bisa merasakan manfaatnya," ujar Idza didampingi suaminya, Drs. H. Warsidin.

Bupati menjelaskan, saat ini SKPD terkait juga tengah melakukan pendataan mengenai berapa banyak jumlah para pelaku UMKM, maupun masyarakat di Kabupaten Brebes yang menginginkan program berbasis teknologi internet tersebut guna menambah tingkat kesejahteraan bagi mereka.

Terkait dengan penawaran pinjaman di Bank Jateng tanpa agunan sebagai bentuk kerjasama yang telah disepakati bersama Gubernur Jateng, yakni sebesar 7% per tahun untuk para pelaku UMKM maupun masyarakat yang akan menggunakan modalnya untuk berbagai macam usaha nyata, bupati meminta agar pihak bank bisa memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada mereka.

"Ya jangan sampai nanti prosedur pelayanannya agak sulit dan cukup lama, nanti malah mereka tetap larinya ke para rentenir. Jadi, ini saya momohon kepada Bank Jateng berilah kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada mereka yang akan meminjam modal tanpa agunan, guna membangun sebuah usaha yang bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka," tutur bupati perempuan pertama di Kabupaten Brebes ini.

Kemudian, lanjut bupati, terkait dengan pelayanan pembuatan sertfikat tanah juga diharapkan proses pembuatan dan harga di Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa lebih cepat selesai dan sesuai dengan standar harga yang telah ditentukan.

"Kalau misal di BPN sudah menerapkan harga yang sesuai standar dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah, berarti ada yang tidak beres, yang mungkin salah satunya di tingkat desa.

Diharapkan seluruh desa dalam melayani warganya untuk pembuatan sertifikat tanah harus sesuai dengan aturan yang ada. Saya akan kroscek langsung nanti di lapangan. Kalau ternyata ada temuan yang tidak beres, kami akan melakukan tindakan tegas," tandas bupati.