Minggu, 05/04/2020, 22:18:56
Jika Akan Mengjukan PSBB, Dewi Aryani: Kepala Daerah Harus Cermat
LAPORAN SL. GAHARU

PanturaNews (Tegal) - Sebelum mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Kesehatan, Kepala Daerah harus cermat, terutama menyiapkan ketersediaan kebutuhan hidup dasar masyarakatnya.

Demikian dikatakan Anggota DPR RI Komisi IX, Hj. DR. Dewi Aryani, M.Si terkait Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Minggu 05 April 2020.

"Jangan sampai ketika Menkes menetapan PSBB di suatu wilayah, daerah belum siap mengenai anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosialnya," kata Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Dijelaskan Ddoktor Administrasi Kebijakan Publik dan Bisnis Universitas Indonesia ini, jika pemerintah daerah sudah siap akan ketersediaan kehidupan dasar masyarakatnya, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan, bisa segera mengajukan kepada Menkes.

Kepala Daerah yang melaksanakan PSBB, kata Dewi Aryani, harus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola/penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat

"Koordinasi itu dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes), mengingatkan pemerintah daerah harus tetap waspada dan mengantisipasi arus pemudik yang masuk ke wilayahnya masing-masing.

"Posko di tiap desa dimaksimalkan dan dimonitor kerjanya," pintanya.

Lebih lanjut Dewi Aryani menerangkan, untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dalam Pasal 4 PMK No. 9/2020 disebutkan bahwa gubernur/bupati/wali kota dalam mengajukan permohonan PSBB kepada Menkes harus disertai dengan data, antara lain peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai kurva epidemiologi.

“Selain itu, data penyebaran kasus menurut waktu disertai peta penyebaran menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga,” urainya.

Dijelaskan, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa Penetapan PSBB atas dasar: peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu; terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu; dan ada bukti terjadi transmisi lokal.

Selanjutnya, dalam Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; pembatasan kegiatan sosial dan budaya; pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan.

“Jika pemerintah daerah sudah siap semua persyaratanya, segera mengajukan kepada Menkes,” tandas Dewi Aryani.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita