PanturaNews (Trenggalek) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Rabu 14 Mei 2014 menggelar Rapat Paripurna di ruang sidang utama gedung setempat. Acara yang di pimpin Hj Miklasiati MM ini, dihadiri pimpinan dan sejumlah anggota dewan serta Bupati Trenggalek, Dr Ir Mulyadi WR MMT .

Agenda sidang menangapi LKPJ Bupati itu, memberikan beberapa catatan dan rekomendasi antara lain, tentang perlunya kepastikan hukum, pembenahan data base, pembangunan yang lebih baik, pengelolaan pendapatan yang optimal , pembenahan di bidang pendidikan dan lain-lain.

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Drs Hari Langgeng W menyebutkan, pendidikan di Kabupaten Trenggalek belum memenuhi target sebagaimana tertuang pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Karena itu, selain perlu diadakan kurikulum budi pekerti sebagai kurikulum lokal, juga siswa perlu diberikan keteladanan. Selain itu, perlu nya dibangun sarana ibadah di setiap lokasi pendidikan.

“Rekomendasi dibidang pendidikan, di bidang ini belum mencapai target, bahkan terjadi penurunan mental dikalangan siswa, karena itu perlu materi lokal tentang budi pekerti, serta perlu keteladanan, sebab satu teladan lebih baik dari pada seribu nasehat,” jelas ketua dewan.

Kemudian sektor lainya yang juga mendapat tanggapan dari dewan antara lain perlunya tranparansi dalam pembelanjaan baik langsung maupun tidak langsung. Prinsip transparan, hemat, efesian dan optimal sangat diutamakan. Selain itu perencanaan daerah agar kwalitatif, perlu penataan pegawai serta optimalisasi pemberdayaan daerah sesuai dengan kompetensi. Dibidang pengelolaan usaha milik daerah , dewan meminta agar dilakukan evaluasi termasuk terhadap pengelolaan BLUD RSUD.

“Pengelolaan keuangan dan serta perekonomian hendaknya pro rakyat. Ini semua dilakukan agar pembangunan di Trenggalek lebih baik,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Trenggalek Dr Ir Mulyadi WR MMT menyampaikan terima kasih atas beberapa rekomendasi yang diberikan oleh dewan terhadap LKPJ, sebab hal itu diberikan untuk kebaikan pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

“Terima kasih atas rekomedasi laporan bupati akhir tahun 2013 yang hari ini disampaikan, tentunya itu akan mengarahkan agar menjadi lebih baik, terkait soal pendidikan memang banyak terjadi kekosongan kepala sekolah, namun sekarang sudah terisi, kemudian soal data itu dari BPS, dan itu sudah ketentuan, pada data tersebut hasil penelitian 2 tahun lalu, untuk yang lain-lain kita akan terus melakukan perbaikan,” jawab bupati.