PanturaNews (Tegal)- Komisi I DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, hingga kini belum mendapatkan gambaran umum tentang konsep rehab Masjid Agung Kota Tegal yang akan menggunakan dana APBD II melalui pos anggaran hibah sebesar Rp 10,10 milyar. Pantia rehab Masjid Agung yang diharapkan dapat menjelaskan hal tersebut, ternyata tidak hadir dalam rapat kerja Komisi I DPRD dengan Kemenag dan Bagian Sosial (Bagsos) Pemkot Tegal, Kamis 8 Mei 2014.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal, H Harun Abdimanaf mengatakan, sampai kini pihaknya belum memperoleh informasi akurat dari pihak panitia rehab Masjid Agung mengenai konsep rehab yang akan dilakukan.

“Kami di Komisi I belum tahu bagaimana konsep rehab Masjid Agung yang akan dilakukan, sayangnya panitia rehab Masjid Agung yang diharapkan dapat menejlaskan hal itu tidak hadir dalam rapat kerja kali ini,” kata Harun. 

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tegal, Wasmad Edy Susilo. Menurutnya, selain konsep rehab Masjid Agung yang belum diinformasikan, juga susunan panitia rehab Masjid Agung sampai kini belum pernah diinformasikan kepada Komisi I.

“Kami berharap pihak panitia rehab Masjid Agung yang sudah terbentuk dapat menginformasikan soal konsep rehab dan susunan panitia rehab ke Komisi I secepatnya,” kata Wasmad.

Sedangkan anggota Komisi DPRD Kota Tegal, Darni Imaduddin menyampaikan agar dalam pelaksanaan kegiatan rehab Masjid Agung harus benar-benar mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak timbul masalah hukum di kemudian hari. Disis lain, Darni meminta kepada Pemkot Tegal untuk menempatkan Satpol PP di komplek Masjid Agung.

“Masjid Agung itu milik bersama untuk dimanfaatkan bersama setiap saat. Selama ini saya merasakan, Masjid Agung tidak bisa dimanfaatkan secara utuh. Ke depan kami manta Pemkot Tegal menempatkan Satpol PP di komplek Masjid Agung sebagai jaminan keamanan dan kenyamanan pengguna Masjid  yang bisa leluasa melaksanakan ibadah maupun I’tikaf di tengah malam,” tegasnya.