PanturaNews (Brebes) - Sejumlah pejabat di lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, diindikasikan bermain dalam penentuan seleksi CPNS untuk Kategori Dua (K2) yang telah lolos di daerahnya beberapa waktu lalu. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pengaduan atau laporan dari CPNS yang tidak lolos dalam seleksi K2.

"Kami indikasikan ada sejumlah pejabat di lingkugan SKPD Pemkab Brebes yang ikut bermain dalam penentuan seleksi CPNS K2 di Kabupaten Brebes," ujar Koordinator Badan Pekerja Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Darwanto kepada PanturaNews.Com, Selasa 6 Mei 2014.

Sejumlah pejabat di lingkungan SKPD Pemkab Brebes yang diindikasikan ikut bermain dalam penentuan seleksi CPNS K2 di Kabupaten Brebes, kata Darwanto, diantaranya dari jajaran birokrasi di kalangan pendidik seperti pihak sekolah, UPTD Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan. Bahkan, jajaran di kalangan birokrasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat dan sejumlah anggota DPRD Brebes juga diindikasikan ikut bermain didalamnya.

"Karena mereka semua yang tahu persis jumlah data base tenaga honorer K2 yang ada di Kabupaten Brebes. Kalaupun ada yag tidak tahu, kami indikasikan mereka tetap bermain dengan cara lobi supaya bisa masuk dalam seleksi CPNS K2, padahal belum memenuhi persyaratan yang ada," tutur Darwanto.

Darwanto berkeyakinan jika aparat penyidik, baik kepolisian maupun kejaksaan serius menangani kasus dugaan seleksi CPNS K2 yang banyak bermasalah ini, maka akan ada sejumlah oknum pejabat di lingkungan SKPD Pemkab Brebes yang dipenjara.

"Penyidik, baik kepolisian maupun kejaksaan harus bisa mengusut tuntas kasus dugaan dalam penentuan seleksi CPNS K2 di Kabupaten Brebes ini. Kami yakin, kalau masalah ini benar-benar serius ditangani hingga tuntas, maka akan ada sejumlah oknum pejabat di lingkungan SKPD Pemkab Brebes yang dipenjara," ungkapnya.

Terpisah Kabid Formasi dan Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Brebes,  Apriyanto, saat akan dikonfirmasi terkait hal tersebut sedang tidak berada di tempat.

"Pak Apri tidak tidak di tempat, sedang keluar. Kalau mau ketemu besok Rabu bisa datang lagi. Tapi, kalau Pak Edi Supeno, bawahan Pak Apri ada. Coba saja, barangkalai bisa dikonfirmasi," ujar salah satu staf BKD Kabupaten Brebes.

Sementara, Edi Supeno selaku Kasubid Formasi dan Pengangkatan Pegawai, enggan untuk dimintai konfirmasi terkait hal tersebut.

"Maaf mas, saya ga berani berkomentar soal seleksi CPNS K2 yang sudah lolos seleksi. Sama Pak Apri saja nanti ya," singkat Edi Supeno sembari menata berkas seleksi CPNS K2 yang lolos seleksi di sebuah ruangan.

Diketahui sebelumnya, sedikitnya 111 peserta seleksi CPNS untuk Kategori Dua (K2) yang lolos di Kabupaten Brebes, diduga menggunakan data hasil manipulasi. Jumlah tersebut, kemungkinan masih bisa bertambah menyusul adanya kejanggalan data K2 di Kabupaten Brebes, dengan database yang dikeluarkan tahun 2005 silam.

Karena itu, guru honorer K2 yang tidak lolos seleksi CPNS, mengadukan masalah dugaan manipulasi data tersebut ke Dewan Pendidikan Kabupaten (DPK) Brebes, Rabu 12 Maret 2014. Para guru honorer juga telah melayangkan keberatan kepada instansi terkait.

"Kami meminta agar Pemkab melakukan verifikasi kepada peserta yang lolos namun bermasalah," kata salah satu guru dari Kecamatan Jatibarang Brebes, Eko Waluyo.

Kepada Sekretaris DPK Brebes, Wijanarto SPd, para guru honorer itu mengungkapkan data jumlah K2 yang didasarkan pada seleksi sebanyak 2273 orang dirasa janggal, karena berbeda dengan data sebelumnya yakni data base 2005 tercatat 2663, dikurangi 500-an diantaranya telah menjadi CPNS.

"Jadi dari 1013 peserta seleksi yang lolos kuat diduga ada yang memanipulasi persyaratan. Sementara ini kami mendata ada sekitar 111 guru SD dan SMP yang manipulasi data," kata Eko.

Atas persoalan itu, DPK prihatin dengan temuan tersebut. Pihaknya meminta bukti otentik data manipulasi, agar bisa dilakukan rekomendasi verifikasi kepada Pemkab. "Manipulasi data itu bisa dicocokan antara SK 2005 dengan daftar absensi, daftar gaji, dan laporan sekolah triwulan ke UPTD," ujar Wijanarto.

Dikatakan, dugaan manipulasi data K2 sudah menjadi isu nasional. Rata-rata masalahnya dipicu oleh SK yang dibuat tidak sesuai dengan pengabdian mereka. Akibatnya, terjadi pembengkakan jumlah honorer. Pihaknya akan berkonsultasi dengan Pemkab agar bisa menjawab persoalan tersebut.