PanturaNews (Tegal) - Fraksi Partai Amanat Nasional Peduli Rakyat (FPAN-PR) DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, secara tegas menyatakan keluar dari koalisi empat partai politik yang tergabung dalam Sekretariat gabungan (Setgab) tiga fraksi yang dideklarasikan pada Jumat 25 Mei 2012.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD PAN Kota Tegal, Anis Yuslam Mohammad Dahda, didampingi Ketua Fraksi PAN-PR, Abdullah Sungkar dalam jumpa pers di ruangan Fraksi PAN-PR DPRD Kota Tegal, usai gelar sidang paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sehubungan akan ditetapkannya APBD Kota Tegal 2013, Rabu 14 November 2012.

Dalam keterangannya, Anis Yuslam mengatakan, koalisi 4 parpol yang tergabung dalam setgab 3 fraksi yang terdiri dari Fraksi PAN-PR, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar, telah ternoda oleh ulah salah satu anggota koalisi yang dinilai melanggar komitmen politik, agar selalu berpihak kepada rakyat.

Menurut Anis, poin terpenting dalam pelanggaran komitmen keberpihakan kepada rakyat itu, sangat nampak jelas dari pernyataan yang menyetujui diterbitkannya anggaran untuk pembangunan TPA Bokong Semar.  

Anis menegaskan, bahwa terbentuknya koalisi 4 parpol yang tergabung dalam setgab 3 fraksi itu, dipicu oleh munculnya persoalan tukar guling lahan di blok Bokong Semar, Kelurahan Kaligangsa, Margadana, yang dinilai tidak dilakukan secara prosedural berdasarkan aturan yang berlaku.

“Sampai detik ini Walikota Tegal belum menjelaskan detail proses tukar guling itu kepada publik maupun di depan wakil rakyat. Ironisnya, ada salah satu anggota setgab justru menyetujui anggaran untuk pembangunan TPA Bokong Semar yang sudah nyata-nyata diketahui bersama, masih dipersoalkan perolehan tanahnya yang dilakukan dengan cara tukar guling. Ini kan namanya menodai komitmen bersama. Oleh karena itu, kami Fraksi PAN-PR dengan tegas keluar dari koalisi atau setgab 3 fraksi,” kata Anis.

Di sisi lain, Anis juga menyatakan, sekeluarnya Fraksi PAN-PR dari Setgab, sekaligus diikuti dengan pengembalian jabatan Wakil Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III beserta seluruh fasilitas yang menempel pada jabatan itu kepada pimpinan DPRD. Perlu diketahui, bahwa niat awal dibentuknya Setgab itu bukan untuk meraih posisi maupun komposisi di dalam alat kelengkapan DPRD.

“Bukan lantaran jabatan lalu kami membentuk koalisi, semata-mata kami hanya ingin mengawal kebijakan Pemkot Tegal agar lebih berpihak kepada rakyat. Dengan keluarnya kami dari setgab, maka sekaligus kami serahkan pula jabatan dan fasilitas atas jabatan itu kepada pimpinan DPRD. Secepatnya kami akan membuat surat pengembalian itu,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Setgab, HM Nursholeh MMPd saat dikonfirmasi perihal keluarnya Fraksi PAN-PR dari koalisi setgab menyatakan, sangat menyayangkan sikap dan keputusan Fraksi PAN-PR yang keluar dari lingkar koalisi.

“Saya selaku Ketua Setgab menyayangkan sikap emosional kawan-kawan yang terlalu cepat mengambil keputusan,” kata Nursholeh.

Lebih jauh menurut Nursholeh, terbentuknya setgab bukan dipicu oleh persoalan lahan Bokong Semar, namun secara spontanitas karena emosional dan ketidakpuasan sejumlah fraksi terhadap sikap yang diambil oleh Ketua DPRD, selaku pimpinan sidang paripurna yang dinilai arogan dalam menyikapi suatu persoalan.

“Pemicu spirit lahirnya koalisi fraksi-fraksi ini, adalah pelanggaran tatib DPRD yang dilakukan oleh Ketua DPRD sendiri saat menggelar rapat paripurna DPRD, Selasa 22 Mei 2012. Waktu itu secara spontan kami satu visi tidak sepakat dan tidak sependapat dengan sikap tidak akomodatifnya Ketua DPRD, yang menolak mengakomodir usulan untuk menggelar rapat Badan Musyawarah, guna menyesuaikan jadwal sebelum gelar rapat paripurnya pemilihan anggota Badan Kehormatan (BK) dilanjutkan,” tegas Nursholeh.