PanturaNews (Brebes) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyadari belum bisa memberikan rekomendasi kepada siapapun sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Brebes, Jawa Tengah yang akan digelar 07 Oktober, karena belum memenuhi syarat untuk mengusungnya. PKB juga belum bisa melakukan penjaringan, sehingga perlu membangun koalisi dengan partai lain.

“PKB masih menjadi perjaka ganteng, yang sedang menyiapkan pinangan,” kata Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Bahrudin Nasori, usai menyampaikan reses di Hotel Anggaraeni Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Sabtu kemarin.

Terpisah, Ketua DPC PKB Kabupaten Brebes, H. Asmawi Isa, mengatakan PKB akan melakukan penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati setelah membangun koalisi dengan partai lain.

Diakuinya, banyak para kadernya yang termasuk bagian dari kaum Nahdaltul Ulama (NU) yang sangat potensial, dan telah mumpuni untuk duduk di kursi eksekutif.

"Untuk itu, kami memandang, ketika harus mengusung warga NU sebagai Bupati atau Wakil Bupati Brebes dalam pesta demokrasi rakyat, maka akan sangat mampu," ujar Asmawi.

Wakil Ketua Dewan Suro PKB, Zaenal Wafa menambahkan, PKB tetap akan menggandeng NU. Tentunya, kader yang berkualitas dalam berbagai hal seperti amanah, adil, berani, tegas dan komunikatif.

“Kami akan memposisikan kader NU itu sebagai Bupati atau Wakil Bupati,” katanya.

Sementara Ketua Pengurus Cabang (PC) NU Brebes, H Athoillah MSi menjelaskan, NU bukan organisasi politik. Tetapi memiliki kepentingan politik kebangsaan demi kemaslahatan umat. “NU dan Politik sama-sama membutuhkan,” kata Atho, panggilan akrabnya.

Nahdliyin itu, lanjut Atho, punya hak politik untuk memilih atau dipilih dalam suatu pemilu. Jadi, antara NU dan Politik tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan. NU berharap, ketika legislatif menentukan kebijakan politik harus mengutamakan kepentingan umat.

"Koordinasikan terlebih dahulu dengan NU, sehingga umat tidak dirugikan. Dan perlu menjadi perhatian, adalah bahwa aspirasi NU tidak bergantung hanya pada salah satu partai politik saja. Jadi, ketika NU berdekatan dengan partai lain jangan di suudzoni (dicemburui, red)," tandasnya.