PanturaNews (Brebes) - Kepala Desa (Kades) dan Camat diingatkan untuk tidak ikut terlibat dalam aksi dukung mendukung bakal calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) Pemilukada Brebes, Jawa Tengah, 07 Oktober 2012.

Peringatan itu disampaikan oleh LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Brebes melalui surat yang ditujukan kepada para Kades dan Camat yang ada di Brebes bagian Selatan, Senin 09 April 2012. Pengiriman surat dilakukan oleh tim independen pengawasan Pemilukada 2012 yang dibentuk oleh LSM Gebrak.

Koordinator tim independen untuk wilayah selatan, Jefry Arsya Robby mengatakan, peringatan melalui surat tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan, agar Camat dan Kades bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilkada Brebes. "Bertujuan untuk mengingatkan pada pejabat agar tidak terlibat dalam aksi dukung mendukung calon dalam Pemilukada," ujarnya.

Dikatakan, dalam surat peringatan yang ditandangani oleh Kordinator Badan Pekerja LSM Gebrak, Darwanto itu, menghimbau kepada seluruh pejabat negara baik PNS maupun yang bukan PNS seperti Kades dan lainnya, untuk tidak terlibat sebagai tim sukses salah calon bupati. Sebab, hal itu bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada pasal 80 UU itu disebutkan, Pejabat negara, pejabat struktural dan sungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. "Sesuai UU, PNS dan Kades dilarang terlibat dalam kegiatan mensukseskan calon bupati," tutur Jefry.

Menanggapi adanya surat peringatan itu, Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Bumiayu, Komarudin SPd mengatakan, sejauh ini tidak ada Kades di Bumiayu yang terlibat dalam aksi mendukung salah satu calon bupati.

"Setiap orang, termasuk Kades tentu punya pilihan dan pilihannya itu diharapkan bisa menang, tapi tetap Kades tidak akan ikut dalam kegiatan aksi dukung-mendukung," katanya.