PanturaNews (Jakarta) - Pada rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI dan Direksi PT PLN di ruang rapat Komisi VII pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik dalam RUU APBNP tahun 2012, Rabu 14 Maret 2012, berlangsung sengit dan terjadi penolakan rencana kenaikan tarif listrik.

Penolakan rencana kenaikan tarif listrik mulai bulan Mei 2012, dilontarkan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, M.Si. Bahkan secara tegas, diusulkan dalam rapat kerja mengenai "Kampanye Hemat Listrik Nasional", yaitu serentak bersama-sama penggunaan prepaid system untuk seluruh perkantoran pemerintahan pusat dan daerah, termasuk rumah-rumah dinas para pejabat negara di semua level di seluruh Indonesia, serta rumah dinas anggota DPR.

"Prepaid system akan langsung menghemat secara drastis pengeluaran atau beban PLN, dan mengurangi potential revenue losses PLN. Marilah kita melihat diri sendiri. Jangan hanya rakyat yang kita bebani membayar listrik mahal dari tahun ke tahun. Saya tidak setuju menaikkan tarif listrik. Lakukan saja penghematan, ini akan memberi ruang yang cukup bagi PLN untuk menghemat bahkan bisa saja malah menambah prosentase margin PLN secara signifikan," jelas Dewi disela-sela rapat kerja yang masih berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.

Menurut Dewi, selain penghematan, pemerintah juga seharusnya melakukan kampanye penggunaan potensi air di seluruh Indonesia, dan membangun pembangkit listrik tenaga air. Potensi negara ini begitu besar akan sumber daya air. Manfaatkan secara nasional dan serentak.

“Sebagai solusi bagi fasilitas umum, jalan raya dan jalan tol, gunakan tenaga surya. Bauran energi mix harus berjalan segera untuk menghindarkan PLN membebani rakyat,” tandas kandidat Doktor administrasi dan kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) ini.