PanturaNews (Brebes) - Seorang aktivis yang mengatas namakan diri Panca Tuntutan Masyarakat (Pantura) Brebes, Jawa Tengah, Sartono, kembali melakukan aksi melukai diri dengan menyayat-nyayat bagian tubuhnya dengan silet.

Aksi dilakukan di halaman Kantor Bupati Brebes, Selasa 04 Oktober 2011 siang, mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Brebes.

Dalam aksinya tersebut, Sartono sempat marah-marah kepada salah satu petugas Satpol PP yang sedang bertugas di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes. Pasalnya, Satpol PP tersebut menghalang-halanginya ketika akan meminta tanda tangan kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Brebes. Padahal tanda tangan tersebut hanya sebagai bentuk dukungan keprihatinan atas aksi yang dilakukannya.

Kepada wartawan Sartono mengatakan, aksi yang dilakukan sama seperti aksi sebelumnya, yakni kembali menuntut kepada Bupati Brebes agar kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan korupsi sertifikasi guru segera dituntaskan. Pihaknya juga meminta agar pelaku korupsi dan pungutan liar dihukum.

Lebih lanjut dikatakan, alasan aksi mogok makan selama sembilan hari yang sebelumnya sempat berhenti hanya dua hari saja, karena menghormati teman lama yang baru ketemu. "Tapi ternyata usut punya usut teman lama saya itu, atas suruhan dari Bupati Brebes," ungkap Sartono.

Ia menambahkan, setelah aksi melukai diri dengan menyayat-nyayat bagian tubuhnya dengan silet, juga akan kembali melakukan aksi mogok makan selama sebelas hari. Alasan mogok makan selama sebelas hari, karena selama mengikuti pelatihan tenaga pendidik di Provinsi Jawa Tengah hingga dinyatakan lulus sertifikasi, berlangsung selama sebelas hari.

Diberitakan sebelumnya, seorang pria nekat melakukan aksi melukai diri dengan menyayat-nyayat bagian anggota tubuhnya, dengan menggunakan silet hingga mengeluakan darah. Aksi yang dilakukan oleh Sartono yang mengatas namakan Panca Tuntutan Masyarakat (Pantura) Brebes ini, dilakukakan di halaman Kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, Senin 19 September 2011, pukul 12.30 WIB.

Kepada wartawan Sartono mengatakan, aksi nekat yang dilakukannya tersebut menuntut untuk segera menuntaskan delapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan elit birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes.

Delapan kasus dugaan korupsi tersebut diantaranya, dugaan korupsi pada pengadaan tanah Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, kasus penggelapan dan korupsi dana Abadi Pramuka Kwarcab Brebes, kasus dugaan pungli dan korupsi sertifikasi guru, kasus makelar jabatan (marjab) di lingkungan Dinas Pendidikan, Kasus Jamkesmas 2010, kasus bantuan sekolah RSBI dan SSN 2009, dan kasus SPPD fiktif anggota DPRD Kabupaten Brebes periode 1999-2004 dan periode 2004-2009, serta kasus alat kesehatan (alkes) 2006 dan 2007.