PanturaNews (Tegal) - Suasana rapat paripurna DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, dengan agenda penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah yang dilaksanakan di Ruang Adipura, Balaikota Tegal, Rabu 20 Juli 2011, sempat memanas.

Hal itu berkaitan dengan pendapat akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB) yang sempat memicu emosi Walikota Tegal, H Ikmal Jaya SE Ak. Dalam pendapat akhir yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi PKB, Siti Maryam, F PKB menyoroti masalah pembatasan terhadap pemberian ijin kepada investor.

Dalam kesempatan itu, Siti Maryam menyampaikan, F PKB sangat bangga dengan kemajuan-kemajuan pembangunan yang telah dicapai Pemkot Tegal, sehingga berhasil menarik investor ke Kota Tegal. Namun, pihaknya berharap Pemkot jangan sampai kebablasan dan agar lebih selektif  dalam memberikan izin kepada investor, agar Kota Tegal yang dicintai sesuai dengan sebutan nama Tegal Kota Bahari bukan Tegal Kota Birahi.

Hal itu ternyata ditanggapi serius oleh Walikota Tegal, H Ikmal Jaya SE Ak. Bahkan, saat menjelang akhir penutupan rapat paripurna Walikota terkesan emosi dan tersingung dengan pernyataan F PKB tersebut, dan meminta agar dalam memberikan pendapat akhir tidak perlu berlebihan dan jangan sampai kebablasan, demi kebaikan dan kemajuan Kota Tegal.

“Kami bukan anti kritik, namun gunakanlah bahasa yang lebih baik ketika hal itu disampaikan dalam forum terbuka rapat paripurna. Jelasnya, siapapun warga Kota Tegal pasti tidak ingin kotanya disebut sebagai Kota Birahi. Namun sudahlah, hal itu sudah kami anggap selesai,” kata Ikmal via telepon kepada PanturaNews, sore harinya sekitar pukul 17.50 WIB.

Terkait masalah tersebut, Sekretaris Fraksi PKB DPRD, Heri Budiman menyatakan, pihaknya akan mengelar rapat koordinasi seluruh anggota fraksi dan pengurus DPC PKB Kota Tegal untuk menyikapi masalah itu. Setelah itu hasilnya akan dikirimkan ke pengurus DPW dan DPP PKB.

Menurutnya, tentang pendapat akhir fraksi, khususnya menyangkut kata jangan sampai Tegal Kota Bahari menjadi Tegal Kota Birahi hanya sebagai imbauan kepada Pemkot, bukan menilai bahwa Kota Tegal sebagai Kota Birahi. "Tujuan kami yaitu untuk kebaikan dan kemajuan Kota Tegal," tegasnya. 

Sedangkan anggota Fraksi PAN Peduli Rakyat, H Harun Abdimanaf SH berpendapat, seharusnya Walikota tidak reaktif langsung terhadap pendapat maupun pandangan fraksi DPRD atas kebijakan-kebijakan eksekutif yang disoroti. Pasalnya, untuk menanggapi hal tersebut, Walikota masih mempunyai kesempatan untuk melakukan jawaban pada forum lain, yaitu jawaban Walikota atas pendapat akhir fraksi.

Sementara itu, dalam proses rapat paripurna sejumlah fraksi DPRD Kota Tegal sangat mendukung penerapan pajak hiburan hingga 50 persen. Juru bicara Fraksi PAN Peduli Rakyat, H Wardjo Rahardjo mengatakan, pajak hiburan yang disumbangkan ke PAD Kota Tegal sebesar Rp 346,7 juta/tahun. Dari jumlah tersebut tempat hiburan karaoke atau diskotik hanya menyumbang pendapatan Rp 89 juta. Padahal jumlah tempat karaoke di Kota Tegal mencapai 17 tempat. 

Hal serupa juga disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Siti Maryam. Menurut dia, penerapan pajak 50 persen bagi tempat hiburan karaoke dan diskotik diharapkan bisa menambah PAD. Namun, juga harus membedakan penerapan pajak bagi restoran atau rumah makan dengan pedagang kaki lima (PKL) atau warung makan.

Menurutnya, khusus untuk restoran atau rumah makan penarikan pajak sebesar 10 persen bisa dilakukan melalui billing system, agar tidak terjadi kebocoran pajak. Sedangkan untuk PKL dan warung makan, meski tidak dikenakan pajak namun tetap dikenai retribusi oleh Pemkot.

Sementara juru bicara Fraksi PKS, Drs H Darni Imadudin, meminta Pemkot segera menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan prasarana pendukung penarikan pajak. Selain itu, juga segera membuat peraturan wali kota (Perwalkot) yang mengatur besaran dan sistem penarikan pajak daerah.