PanturaNews (Tegal) - Agenda pelantikan pengurus Karang Taruna Kota Tegal, Jawa Tengah, yang telah dijadwalkan akan dilaksanakan Selasa 28 Juni 2011 di Pendopo Balaikota Tegal oleh Walikota Tegal, H Ikmal Jaya SE Ak terancam ditunda alias mundur ke lain hari yang belum bisa ditentukan. Pasalnya, hingga Senin 27 Juni 2011 panitia pelaksanaan acara pelantikan menyatakan masih kesulitan menyiapkan dana untuk menggelar agenda tersebut.

Ketua Karang Taruna Kota Tegal, Suwatmo, Senin 27 Juni 2011 mengatakan, pihaknya mengaku kecewa dengan terancamnya pembatalan pelantikan pengurus Karang Taruna. Pasalnya, pengunduran itu adalah yang kedua kalinya. Rencana awal, pelantikan Karang Taruna akan dilaksanakan pada 15 Juni 2011 lalu, namun karena berbenturan dengan agenda kedatangan Menteri Tenaga Kerja, agenda pelantikan diundur pada Selasa 28 Juni 2011.

“Namun rupanya, acara pelantikan yang sudah dijadwalkan Selasa besok pun akan tertunda lagi dan entah sampai kapan. Penundaan ini karena kami di panitia pelantikan belum siap dengan pendanaannya. Kami sangat kecewa dengan situasi ini,” kata Watmo.

Lebih jauh Suwatmo mengatakan, Karang Taruna bukanlah lembaga remeh. Sebab kepengurusannya dikukuhkan oleh  SK Walikota Nomor  220/101/2011 tentang penetapan pengurus karang taruna kota Tegal masa bhakti 2011-2015. Apalagi, keberadaan Karang Taruna adalah sebagai garda depan penanggulangan PMKS dan pelopor usaha ekonoimi produktif.

“Rupanya kami hanya dipandang sebelah mata oleh para pejabat di lingkungan birokrasi Pemkot Tegal ini, sehingga hanya untuk pelaksanaan agenda pelantikan kepengurusan saja kami sampai tidak mendapat respon positif kaitan bantuan dana,” ujarnya.

Sementara, menanggapi hal tersebut, Pembina Karang Taruna Kota Tegal, Sumito SIP menyatakan sangat kecewa. Menurutnya, persoalan yang menjadi kendala bagi panitria pelantikan pengurus Karang Taruna sangat sederhana, yakni perihal pendanaan.

“Kami jujur saja sangat kecewa jika agenda pelantikan ini mundur lagi hanya lantaran tidak punya dana. Rupanya pihak-pihak yang terkait belum paham benar dengan tugas dan fungsi Karang Taruna dalam penanganan PMKS dan pelopor usaha ekonomi produktif,” tandas Sumito.