PanturaNews (Pekalongan) – Ketua DPRD Kota Pekalongan, Jawa Tengah, HM Bowo Leksono mengaku sangat terganggu dengan cara perbaikan Jalan Pemuda dan Jalan Wilis yang dinilainya adalah bentuk arogansi pemerintahan yang lebih tinggi. Karenanya, Dewan akan segera melakukan dengar pendapat dengan instansi terkait.

Bila tak tercapai solusi yang masuk akal, bukan tidak mungkin dewan akan merekomendasikan penghentian sementara pekerjaan di kedua ruas jalan tersebut.

Kegeraman tokoh yang biasanya tampil santun ini, karena menilai tanpa koordinasi dengan daerah, para pemangku kepentingan perbaikan kedua ruas jalan propinsi itu telah menafikan makna otonomi daerah.

“Mereka mengobok-obok Kota Pekalongan. Membuat macet, membahayakan pengguna jalan bahkan telah merenggut nyawa seorang pelajar dan polisi,” ujar Bowo, Selasa 21 Juni 2011.

Di mata tokoh Golkar ini, perbaikan jalan yang dilakukan oleh pihak propinsi Jawa Tengah, dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah. “Betapa hebatnya mereka, Jalan Pemuda masih di hotmix, sementara kita tak bisa menggunakan Jalan Wilis yang ditutup. Akibatnya kita kesulitan menuju balai kota, DPRD, Unikal (Universitas Pekaongan-red) dan rumah sakit Bendan,” geram Bowo.

Untuk itu, Bowo mengaku sudah meminta komisi terkait, untuk memanggil mitra kerja setempat dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Pariwisatas dan Kebudayaan (Dishubkominfoparbud) Kota Pekalongan, untuk mencari tahu kewenangan siapa guna dimintai pertanggungjawaban.

“Kalau perlu distop nggak ada masalah, karena kita punya kewenangan,” tegas Bowo.

Sikap tegas ini untuk mendesak pihak terkait perbaikan kedua ruas jalan, melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah Kota Pekalongan agar proses pekerjaan tersebut tak terlampau “mengacau” Kota Pekalongan.

Bowo berharap pekerjaan jalan mestinya bisa dilakukan dengan mengambil waktu malam hari sehingga tak terlampau menimbulkan kemacetan. Terlebih, proses perbaikan itu, langsung maupun tak langsung telah memakan korban jiwa.

“Seorang pelajar dan polisi lalu lintas meninggal dunia karenanya,” tegas Bowo, seraya menambahkan, mestinya harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Kesemrawutan lalu lintas yang saat ini terjadi di Kota Batik, lanjutnya, menunjukkan perencanaan pembangunan yang tidak baik bahkan asal-asalan. “Asal anggaran keluar main kerjakan saja, tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah. Pusat maupun provinsi kadang membingungkan,” ujar Bowo lugas.