PanturaNews (Tegal) - Puluhan mahasiswa bersama aktifis LSM Humanis, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang tergabung dalam Front Pemberantasan Korupsi (FPK), kembali gelar aksi demo di DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu 23 Pebruari 2011 mulai pukul 10.30 WIB.

Kordinator aksi, Faturachman mengatakan, pada demo kali ini FPK tetap bersikeras agar Walikota Tegal mencabut kembali ijin perpanjangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal, Edi Pranowo SH MH. Pasalnya, Edi Pranowo terlibat dalam dugaan kasus penggelapan dana sewa kios Pasar Pagi yang terjadi sejak tahun 2005. Bahkan yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai tersangka melalui surat pemanggilan per 30 November 2010 oleh penyidik Mabes Polri.

Selain mengusung soal perpanjangan Sekda, pendemo juga mengkritisi soal proyek penanggulangan bencana alam yang dinilai telah menyalahi prosedur penyelenggaraan tender. Di sisi lain, pendemo juga menuntut agar proses pembangunan gedung DPRD yang diduga sarat KKN diusut tuntas.       

“Sangat tidak etis jika Walikota mengakomodir permohonan perpanjangan masa jabatan Sekda, sebab sudah berstatus sebagai tersangka. Pertanyaannya, apakah tidak ada orang lain yang layak menduduki jabatan Sekda?,” kata Fatur.

Lebih jauh Fatur mengatakan, ada dugaan terjadinya konspirasi antara legislatif dan eksekutif kaitan perpanjangan Sekda tersebut. Konspirasi itu berkaitan dengan besarnya anggaran Bimbingan Teknis (Bintek) dan pengadaan mobil dinas untuk DPRD.

“Kami mencium adanya konspirasi antara legislatif dengan eksekutif yang berkaitan dengan persetujuan perpanjangan Sekda, dengan pengadaan mobil dinas dan penggelontoran dana besar-besaran untuk agenda Bintek. Kami akan tetap disini sampai DPRD menyetujui tuntutan kami,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua LSM Humanis, Agus Slamet. Menurutnya, penggelontoran anggaran yang besar-besaran untuk agenda bintek dan pengadaan mobil DPRD, sangat kontradiktif dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dinilai masih rendah.

“Kebijakan yang diterapkan sungguh menyakiti hati rakyat. Kami minta kepada aparatur pemerintah baik di legislatif maupun eksekutif agar memperhatikan kepentingan rakyat bersama, tidak cuma berlandaskan kepentingan golongan atau pribadi. Kondisi perburuhan di Kota Tegal masih memerlukan perhatian dari pemerintah, upah yang mereka terima masih jauh dari cukup dan banyak yang tidak sesuai UMK berdasarkan keputusan Gubernur,” kata Agus.

Agus menambahkan, aksi demontrasi akan dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tegal. Saat berita ini ditayangkan, aksi demo masih berlangsung di halaman kantor DPRD.

Sementara, anggota DPRD yang rencananya mengadakan rapat dengar pendapat bersama Walikota beserta jajaran SKPD terkait persoalan-persoalan kegiatan dan kebijakan pembangunan terpaksa tertunda.